Informasi Program Pascasarjana Universitas Mataram

Pengumuman

2011-10-12T21:46:00.000-07:00

Pengumuman Registrasi Mahasiswa Magister Teknik Sipil Tahun Akademik 2011/2012
Nomor : 028/UN18.9.9/TU/2011

Kepada seluruh calon mahasiswa yang telah dinyatakan LULUS Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2011/2012 Program Studi Magister Teknik Sipil Program Pascasarjana Universitas Mataram, diharapkan segera registrasi (Daftar Ulang) dengan persyaratan sebagai berikut :

Pembayaran Biaya Matrikulasi
Tanggal : 14 - 17 Oktober 2011
Tempat : Prodi Magister Teknik Sipil Gedung Fakultas Teknik Unram Lantai-2
Pembayaran SPP dan SPI Semester Gasal Tahun Akademik 2011/2012
Tanggal : 14 - 31 Oktober 2011
Tempat : Bank BTN Cabang Utama Pejanggik
Nomor Rekening : 00021.01.30.000133-8
a.n. : Rektor Universitas Mataram

Bukti pembayaran SPP dan SPI diserahkan ke Prodi Magister Teknik Sipil.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Mataram, 14 Oktober 2011
Ketua Prodi Magister Teknik Sipil PPs Unram,

Ir. Mudji Wahyudi, Ph.D.
NIP. 19560805 198703 1 002

kembali beranda

Penerima BPPS TA 2010 Yang Lulus

2011-09-18T17:35:00.000-07:00

Penerima BPPS TA 2010 Yang Lulus

Penerima BPPS Tahun Anggaran 2010 yang telah menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Universitas Mataram, seperti terlihat pada Daftar berikut :

No	Nama Penerima	PT Tempat Bekerja	Keterangan
1	Marwan	Univ. Muhammadiyah Mataram	masih teori
2	Haerani	UNIZAR Mataram	masih teori
3	Ismail Marzuki	IKIP Mataram	masih teori
4	Hairun Nisa	Universitas 45 Mataram	masih teori
5	Aminullah	IKIP Mataram	masih teori
6	Abdul Tayib	UNIZAR Mataram	masih teori
7	Ahmad Rifa'i	Universitas 45 Mataram	masih teori
8	Baehaki Syakbani, M.H.	STIE AMM Mataram	Lulus
9	Ahmad Bardi	Universitas NW Mataram	sedang tesis
10	Akim	STIT Al-Amin	masih teori
11	Sahrul	Univ. Muhammadiyah Mataram	masih teori
12	B. Nuraini Dwi S.	Universitas 45 Mataram	masih teori
13	Gede Tusan Ardika	Univ. Mahasaraswati Mataram	masih teori
14	Herawati	Universitas 45 Mataram	masih teori
15	Mustakim H. Abdullah, M.H.	STIH Bima	Lulus
16	Makruf Jauhari, M.H.	STIH Bima	Lulus
17	Marianah	Univ. Muhammadiyah Mataram	sedang tesis
18	Herman Saputra S.	STKIP Pancor	sedang tesis
19	IKR	Univ. Muhammadiyah Mataram	masih teori
20	I Wayan Sweca Yasa	Universitas Mataram	masih teori
21	Yulia Ratnaningsih	Universitas NTB	masih teori
22	Rusmini	Poltekes Mataram	masih teori
23	Sujadi	Universitas Mataram	sedang tesis
24	Ni Made Piliani	IKIP Mataram	sedang tesis
25	Rahmat Yuliawan	Univ. Muhammadiyah Mataram	sedang tesis
26	Juhriati, M.H.	STIH Bima	Lulus
27	Aman Ma'ij	STIH Bima	sedang tesis
28	Muh. Jufrin AB	STIH Bima	sedang tesis
29	Munir Husen	STIH Bima	sedang tesis
30	Surip	STIH Bima	sedang tesis
31	Muhammad Waru	STIH Bima	sedang tesis
32	Ahsanurrahman	STIH Bima	sedang tesis
33	M. Firdaus H. Ahmad	STIH Bima	sedang tesis
34	Sukirman	STIH Bima	sedang tesis

kembali beranda

Penerima BPPS TA 2011

2011-09-18T16:26:00.000-07:00

Penerima BPPS pada Program Pascasarjana Unram

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia telah menerbitkan SK Persetujuan Penetapan Penerima Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS) Tahun Anggaran 2011 pada penyelenggara Program Pascasarjana Universitas Mataram sebanyak 33 orang yang ditetapkan dalam dua surat keputusan, seperti tercantum pada Tabel berikut. Dari 33 orang tersebut lima orang yang mendapatkan BPPS on-going (1 tahun) dan 28 orang mendapatkan BPPS penuh 2 tahun.

SK Dirjen Dikti Nomor 1127/E/T/2011
tanggal 29 Juli 2011

No	Nama Penerima	PT Tempat Bekerja	Tahun Mulai Studi
1	Ibrahim	STIE Yapis	2011
2	Irawan	Univ. Muhammadiyah Mataram	2011
3	Arya Sosman	UIZAR Mataram	2011
4	I Ketut Purwata	Akademi Pariwisata Mataram	2011
5	Yuddin Chandra Nan Arif	STIH Muhammadiyah Bima	2011
6	Tamrin	Univ. Gunung Rinjani Selong	2011
7	Ida Ayu Ketut Marini	Univ. Mahasaraswati Mataram	2011
8	Mas Ad	Univ. Muhammadiyah Mataram	2011
9	Mahyuddin	Univ. Gunung Rinjani	2011
10	Ari Apriani	Univ. Cordova	2011

SK Dirjen Dikti Nomor 1319/E/T/2011
tanggal 25 Agustus 2011

No	Nama Penerima	PT Tempat Bekerja	Tahun Mulai Studi
11	Syarifinnur	Univ. Gunung Rinjani	2010
12	Irfan Jayadi	Univ. NW Mataram	2010
13	Rr. Nurwastu Dwi Rita	Univ. NTB	2010
14	Lelisari	Univ. Muhammadiyah Mataram	2010
15	Budy Wiryono	Univ. Muhammadiyah Mataram	2010
16	Sulaiman	Univ. Gunung Rinjani Selong	2011
17	Muhamad Sayuti	UNIZAR Mataram	2011
18	Zulkarnaen	STIE-AMM	2011
19	M. Ikhwan Mansyuri	STIE Yapis	2011
20	Nenet Natasudian Jaya	Univ. Mahasaraswati Mataram	2011
21	Marwan Hakim	STMIK Syaikh Zainuddin NW	2011
22	Ervira Fariantin	STIE-AMM	2011
23	Nasruddin	STIA Mataram	2011
24	Muhammad Karyadi	Univ. Gunung Rinjani Selong	2011
25	Assuarina Ekayani	STMIK Syaikh Zainuddin NW	2011
26	Sopan Sopian Hadi	ASM Mataram	2011
27	Lalu Habiburrahman	STMIK Lombok	2011
28	Lale Puspita Kembang	Univ. NW Mataram	2011
29	Henny Kurniawati	Akademi Kesehatan Gigi Karya Adi Husada Mataram	2011
30	Dadang Priyanggono	STI Kesehatan Mataram	2011
31	Ana Merdekawaty	Universitas Samawa	2011
32	Indra Kusumawati	Univ. Cordova	2011
33	Murah	Univ. Gunung Rinjani Selong	2011

Catatan : Tahun Mulai Studi berwarna merah adalah penerima on-going
(1 tahun).

kembali beranda

Program Magister Teknik Sipil

2011-09-05T19:44:00.000-07:00

A. Pengantar

Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah membuat beberapa kebijakan yang pada intinya ditujukan untuk meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang diharapkan mempunyai kompetensi dan daya saing baik dalam skala nasional maupun internasional.

Untuk beberapa posisi tertentu SDM dengan jenjang pendidikan S1 dirasakan kurang memadai sehingga diperlukan pendidikan dan pengetahuan setingkat lebih tinggi.
Minat yang saat ini ditawarkan dalam Program Studi Magister Teknik Sipil adalah Rekayasa Infrastruktur.

B. Visi Pendidikan

Program Studi Magister Teknik Sipil Universitas Mataram merupakan pendidikan akademik Strata-2 yang mempunyai visi : "Menjadi pusat unggulan masyarakat ilmiah teknik sipil yang menunjang pengembangan wilayah kepulauan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta menghasilkan lulusan yang bersemangat ilmiah, berkepribadian mandiri dan mampu serta terus menerus membelajrkan diri sepanjang hayatnya".

B. Persyaratan Calon

Persyaratan calon peserta didik meliputi nilai akademik serta latar belakang pendidikan yang dimiliki :

1. Nilai Akademik

IPK minimal 2,75 (pada skala 0-4)
Atau 6,25 (pada skala 0-10)

2. Kemampuan Bahasa Inggris

Memiliki Sertifikat kemampuan Bahasa Inggris setara TOEFL dengan Nilai lebih besar atau sama 450.

3. Test Kemampuan Akademik

Memiliki sertifikat Test Potensi Akademik (TPA) Bappenas

C. Beban dan Lama Studi

Beban dan Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan studi adalah sebagai berikut :

Beban studi 36 - 39 sks (tergantung minat), termasuk tesis 10 sks
Lama studi 2 tahun dan maksimum 4 tahun (apabila sampai 4 tahun belum lulus dinyatakan gagal studi), dan dapat ditempuh kurang dari 2 tahun.

D. Mata kuliah

a. Mata Kuliah Wajib

Semester I (12 sks)

Pengantar Infrastruktur Publik (MKPK 101, 3 sks)
Metodologi Riset (MKKK 102, 3 sks)
Sistem Rekayasa dan Pengambilan Keputusan (MKKK 103, 3 sks)
Manajemen Resiko dan Analisis Keamanan Struktur (MKPB 104, 3 sks)

Semester II (12 sks)

Studi Kelayakan dan Pembiayaan Infrastruktur (MKKK 201, 3 sks)
Rehabilitasi dan Pemeliharaan (MKKK 202, 3 sks)
Manajemen Geoinformasi Spatial (MKKK 203, 3 sks)
Teknologi Audit Infrastruktur (MKKB 204, 3 sks)

b. Mata Kuliah Pilihan

Semester I/Semester II

Struktur Beton Tahan Api (MKKK 301, 3 sks)
Rekayasa Struktur Kayu dan Bambu (MKKK 302, 3 sks)
Struktur Masonri (MKKK 303, 3 sks)
Rekayasa Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (MKBP 304, 3 sks)
Manajemen dan Mitigasi Bencana dan Kegempaan (MKPB 305, 3 sks)
Ekonomi Teknik (MKPB 306, 3 sks)
Manajemen Sumber Daya Air Terpadu (MKPB 307, 3 sks)
Pemodelan dan Sistem Sumber Daya Air (MKBP 308, 3 sks)
Perencanaan Infrastruktur Keairan (MKBP 309, 3 sks)

c. Tesis

Rekapitulasi beban sks yang diwajibkan untuk Program Studi Magister Teknik Sipil :

sks Mata Kuliah Wajib (24 sks)
sks Mata Kuliah Pilihan (6-9 sks)
Tesis (6 sks)

Total 36-39 sks

E. Staf Pengajar

Prof. Dr-Ing Ir. Ahmad Munawar, M.Sc
Prof. Ir. Suwardji, M.App.Sc., Ph.D.
Drs. Hermanto, MBA., DBA
Ir. I Gde Ekaputra Gunartha, M.Agr., Ph.D.
Ir. I Ketut Budastra, MRP., Ph.D.
Ir. Mudji Wahyudi, Ph.D.
Ir. Didi Supriadi Agustawijaya, M.Eng., Ph.D.
Akmaluddin, S.T., M.Sc(Eng)., Ph.D.
Yusron Saadi, S.T., M.Sc., Ph.D.
Ir. Suryawan Murtiadi, M.Eng., Ph.D.
Pathurahman, S.T., M.T.
Ir. Sasmito, M.S., M.Phil.
Salehudin, S.T., M.T.
I Wayan Suteja, S.T., M.T,
Ir. Lilik Hanifah, M.T.
Hariyadi, S.T., M.Sc.(Eng)
Ngudiono, S.T., M.T.
Rini Srikus S., S.T., M.Sc.
Supasjo, S.T., M.T.
I Wayan Sugiartha, S.T., M.T.
I Wayan Yasa, S.T., M.T.

F. Biaya Pendidikan

Biaya Pendaftaran Rp. 500.000,-
Biaya SPI Rp 1.250.000 (dibayar per semester)
SPP per semester Rp. 7.500.000,-
Biaya matrikulasi Rp 3.500.000,- (dibayar sekali pada awal semester I)

G. Persyaratan Administrasi:

Dua lembar foto copy ijazah yang telah di legalisir.
Dua lembar foto copy Transkrip Nilai yang telah di legalisir
Pasfoto (berwarna) ukuran 4 x 6 empat lembar dan ukuran 3 x 4 tiga lembar.

H. Pengelola

Ketua
Ir. Mudji Wahyudi, Ph.D.

Sekretaris
Ir. Suryawan Mutiadi, M.Eng., Ph.D.

I. Kesekretariatan

Sekretariat Program Studi Magister Teknik Sipil
Universitas Mataram
Jalan Majapahit No. 62 Mataram
Email: magisterteknik_unram@yahoo.co.id

J. Jadwal Kegiatan Tahun 2011:

Pendaftaran 5 - 30 September 2011
Ujian Masuk 3 - 4 Oktober 2011
Pengumuman 6 Oktober 2011
Daftar Ulang 10 - 15 Oktober 2011
Matrikulasi 17 Oktober - 5 November 2011
Awal Kuliah Semester Gasal 7 November 2011

Tempat Pendaftaran

Untuk melakukan pendaftaran atau mendapatkan informasi lebih lanjut selahkan menghubungi:
Sekretariat Program Studi Magister Teknik Sipil
Universitas Mataram
Jalan Majapahit No. 62 Mataram
Email: magisterteknik_unram@yahoo.co.id
Contact Person :
Farah 081803646967

beranda

Magister Baru

2011-09-04T22:09:00.000-07:00

65 MAGISTER BARU

Program Pascasarjana Universitas Mataram mewisuda 65 orang magister baru pada Upacara Wisuda Periode IV Tahun Akademik 2010/2011. Sepuluh magister lulus dengan pujian (cum laude), a.n. : I Nyoman Budhi Astawa, M.M. (IPK = 3,71), Mashur, M.M. (IPK = 3,71), Ratna Rumingsih, M.H. (IPK = 3,89), Baehaki Syakbani, M.H. (IPK = 3,71), Yuli Adhikarini, M.Si. (IPK = 3,93), Zaki Romansah, M.Si. (IPK = 3,81), Muhammad Ridha, M.Si. (IPK = 3,81), Suhaili, M.Si. (IPK = 3,75), Sri Retnoningsih, M.Si. (IPK = 3,85), dan Sri Murni, M.Pd. (IPK = 3,71). Lulusan terbaik diraih oleh Yuli Adhikarini, M.Si. (IPK = 3,93).

Pimpinan dan staf Program Pascasarjana Universitas Mataram menyampaikan ucapan selamat atas diwisudanya 65 magister baru tersebut, di Auditorium M. Yusuf Abubakar Universitas Mataram, tanggal 27 Agustus 2011.

Nama-nama wisudawan/wati selengkapnya :

A. Magister Manajemen (MM)

I Nyoman Budhi Astawa, M.M. (Cum laude)
Mashur, M.M. (Cum laude)
Baiq Harly Widayati, M.M.
Asep Herman Nugraha, M.M.
Dyah Eka Suryawati, M.M.
Yung Intan Mheutia Inderaswary, M.M.
Zakaria, M.M.
Made Iswarini Prihasti, M.M.
Ana Fitriyana, M.M.
Sumiarja, M.M.
Abd. Latif, M.M.
Ira Ekawati, M.M.
Titik Rahayu, M.M.
Yul Hadiansyah, M.M.
Muh. Taufik, M.M.
I Made Gede Yasa, M.M.
Kurnia Astuty AS., M.M.
Achmad Asyari Prabudiman, M.M.
Dial Anugerah, M.M.
Nurhasanah, M.M.
Nuzlia Nur'aini, M.M.
Dadang Fajar, M.M.
Sonny Iswanto, M.M.
Suko Asri, M.M.
Jaka Pramono, M.M.
Abdul Majid, M.M.
Ahmad Karim Assubki, M.M.
Musta'in, M.M.
Tugan Turki, M.M.
Abdul Mujib, M.M.

B. Magister Ilmu Hukum (M.H.)

Ratna Rumingsih, M.H. (Cum laude)
Baehaki Syakbani, M.H. (Cum laude)
Dewi Sartika, M.H.
Mustakim H. Abdullah, M.H.
Eka Muftati'ah, M.H.
Lalu Achmad Sukarman, M.H.
Lukman H.A. Majid, M.H.
Ma'ruf Jauhari, M.H.
Arif Rahman Abadi, M.H.
Bambang Hardiyanto, M.H.
M.Sofyan Zarosihan, M.H.
M. Faozan, M.H.
Hasmin, M.H.
Wayan Sulendra, M.H.
Geatriana Dewi, M.H.
B. Ria Yulihartini, M.H.
Dewi Nitasari, M.H.
Abdul Khayir, M.H.
Juhriati, M.H.

C. Magister Pengelolaan Sumberdaya Lahan Kering (M.Si.)

Yuli Adhikarini, M.Si. (Cum laude)
Zaki Romansah, M.Si. (Cum laude)
Muhammad Ridha, M.Si. (Cum laude)
Suhaili, M.Si. (Cum laude)
Khairul Hadi, M.Si.

D. Magister Manajemen Sumberdaya Peternakan (M.Si.)

Sri Retnoningsih, M.Si. (Cum laude)
Arkamuddin, M.Si.

E. Magister Pendidikan IPA (M.Pd.)

Sri Murni, M.Pd. (Cum laude)
Nanik Yuliani, M.Pd.
Baiq Asma Nufida, M.Pd.
Sandy Ermanda, M.Pd.
Rina Aprianti, M.Pd.
Kasman, M.Pd.
Hedi Hatadi, M.Pd.
Deswita, M.Pd.

F. Magister Akuntansi (M.Ak.)

Muhnip, M.Ak.

beranda

Era Tablet Dimulai

2011-06-19T20:51:00.000-07:00

Evolusi PC Tablet

Beragam komputer tablet bermunculan sejak medio tahun ini. Kehadirannya bakal memberi warna baru bagi gaya hidup modern, terutama dalam hal mobilitas, sosialisasi, dan hiburan. Generasi baru komputer jinjing ini diperkirakan akan menyaingi notebook.

Oleh : Yuni Ikawati

Tahun	Keterangan
1987	Z88.-- Z88 diperkenalkan tahun 1987, memiliki 640 x 64 monokrom panel LCD. Kekuatan baterai 20 jam pada 4 baterai AA. "Keyboard" terbuat dari karet. Mampu menjalan "game" seperti Lammings. Linus Write Top.-- Dapat menggunakan "stylus". Tegangan dipinggir layar yang terdeteksi ketika "stylus" menekan layar 5 x 8 inci. Dapat menerjemahkan tulisan tangan ke dalam bentuk teks dengan kecepatan 5 karakter per detik.
1992	GRID 2260 System.-- "Notebook" pertama dengan layar pena sensitif. Layarnya dapat diputar dan berbaring terhadap "keyboard". Menggunakan prosesor Intel 386. GRIDPAD 2050SL.-- Menggunakan sistem operasi MS-DOS dimodifikasi untuk dapat bekerja dengan pena.
2002	Paceblade Pacebook.-- Menggunakan layar sentuh dan dapat dioperasikan dengan jari atau "stylus". Berat sekitar 2 kg. Memiliki kinerja buruk dalam menampilkan gambar dan massa tenaga baterai yang cuma 3 jam.
2005	Nokia 770 Internet Tablet.-- Merupakan model awal dari "smartphone" modern. Dapat "browsing internet", "chatting", dan SMS. Berat 230 gram. Sony UX.-- Secara teknis tidak mirip tablet dengan layar sentuh 4,5 inci. CPU lebih cepat dengan kapasitas "hardisk" lebih besar. Aslinya 1,2 GHz Core 2 Solo processor U2200 (yang disolder di tempat) telah bertukar dengan 1,33 GHz Core 2 Duo overclocked untuk 1,438 GHz. Dan SSD 48Gb diganti dengan cepat RunCore PROIV 128 Gb SSD.
2006	Samsung Q1.-- Hasil kerja sama Samsung dengan Intel dan Microsoft. Dirancang untuk bisnis dan memiliki fitur selayak PC. Berat 800 gram dengan dimensi 22,75 cm x 13,95 cm.
2007	Asus R2H.-- Komputer "ultra-mobile" (UMPC). Perangkat didukung oleh processor intel Celeron M. Cukup sarat dengan fitur, bahkan termasuk GPS yang terintegrasi. Tapi, dengan ukuran layar yang kecil dan processor kurang bertenaga membuat ketidaknyamanan menggunakan tablet ini. Apple Axiotron Modbook.-- Ada beberapa tablet sejak ASUS R2H, antara 2007 dan 2008, dimana titik iPad lahir. Axiotron adalah komputer tablet pertama berdasarkan "hardware" Mac dan Mac OS X.
2010	iPAD 1.-- Apple meluncurkan iPad 1 pada bulan April 2010 dan terjual 3 juta buah dalam 80 hari. Samsung Galaxy Tab.-- Diluncurkan akhir Oktober dan telah terjual lebih dari 1 juta unit. Memiliki fitur yang paling lengkap dibandingkan dengan tablet lainnya.
2011	iPad 2.-- Generasi kedua dari iPad diluncurkan 2 Maret 2011. Memiliki ketebalan 33 persen lebih tipis dan kemampuan processor yang lebih baik dari iPad 1. Motorola Xoom.-- PC Tablet pertama dengan sistem operasi Android 3,0 Honeycomb OS.

Berpenampilan lebih sederhana dari notebook, komputer tablet yang gencar dikembangkan sejak tahun 1987 ini mulai menggaet banyak perhatian pada awal tahun 2010, dengan kemunculan iPad 1.

Layar sentuh yang interaktif menjadi daya tarik kuat tablet keluaran Apple ini, dan terlihat dari tingkat penjualannya. Maret 2011 perusahaan komputer AS ini mengumumkan sebanyak 15 juta iPad terjual dalam tiga kuartal tahun 2010. Hal serupa terjadi pada iPad 2.

Hampir bersamaan dengan munculnya iPad 2, awal Mei di Orlando, Amerika Serikat, Research In Motion (RIM) - perusahaan Kanada - yang sebelumnya berkutat di telepon genggam Blackberry dan berjaya menggaet pengguna dalam BBM (Blackberry Messenger), meluncurkan tablet komputer yang dinamai Playbook.

Untuk menyaingi Apple yang mandiri dalam mengembangkan dua tabletnya, President and Co-CEO RIM Mike Lazaridis menggalang para produsen piranti keras dan lunak komputer terkemuka untuk menggarap Playbook berkapasitas 16 gigabyte itu.

Pada ajang Konperensi dan Pameran Blackberry World di Orlando, Mei lalu, Lazaridis mengundang para mitranya, antara lain dari Adobe, Microsoft, IBM, SAP, dan Facebook, untuk memaparkan piranti yang diaplikasikan pada Playbook.

Bekerja sama dengan Sdobe, dikembangkan sistem penelusuran foto, video pada web mobile berbasis Flash. Selain itu, diperkenalkan VEVO piranti lunak aplikasi untuk video musik, yang dapat mengakses lebih dari 25.000 judul dari 7.500 artis pada Playbook.

Adobe pun mengeluarkan Digital Publishing Suite untuk publikasi digital majalah dan koran melalui Playbook, diantara yang telah dapat diakses adalah Readers Digest.

Untuk pembuatan games, RIM membuat Unity - piranti pembangun aplikasi multiplatform. Saat ini ada 450.000 pengembang menggunakan Unity. dari mereka saat ini dihasilkan 200 games baru untuk Playbook, antara lain Samurai II Vengeance, yang juga tersedia untuk iOS dan Android.

Sementara itu, untuk menjaring jutaan pengguna ponsel BB, RIM menerapkan Four-square dan Bridge untuk mengintegrasikan Playbook dengan Ponsel Blackberry agar dapat mengakses status BBM, e-mail, contacts, dan files.

Ada sekitar 4.000 fitur aplikasi yang dapat diakses pengguna Playbook pada situs Blackberry App World. Adapun aplikasi di Apple World sementara ini ada 65.000 aplikasi.

Generasi baru

Pada tahun ini selain dua produk tablet generasi baru itu, kita akan menemukan beragam tablet dari para pabrik komputer lain. Beberapa diantaranya adalah Xoom Tablet yang dikeluarkan Motorola yang menggunakan Android versi 3,0. Lalu ada Memopad dari Hoenycomb Asus EEE dan Streak 7 buatan Dell.

Tahun lalu muncul paling tidak 11 merek PC dengan kelebihan masing-masing. Selain Samsung dengan Galaxy Tab-nya yang berbasis Android, ada Mobile Demand yang menghasilkan T7000 yang memiliki fitur khusus, seperti pemindai barcode dan pembaca kartu kredit. Lalu, ada tablet bModol12 yang dapat terhubung bukan hanya ke GSM 3G, tetapi juga Wi-Fi dan GPS.

Kemunculan sekian banyak jenis tablet tentu akan meramaikan persaingan di pasar komputer dunia. Menurut prediksi IDC, pertumbuhan pasar tablet dari 7,6 juta unit pada tahun 2010 akan menjadi lebih dari 46 juta unit pada tahun 2014. Sementara itu, perusahaan analis lain menyebutkan, kisarannya dari 26 hingga 64 juta unit pada tahun 2013.

Plus minus

Perkembangan pasar yang pesat untuk komputer tablet tak lepas dari keunggulannya dibandingkan dengan notebook. Penggunaan tablet yang natural dalam meng-input tulisan tangan dan lukisan dibandingkan dengan papan ketik dan tetikus pada notebook akan mudah diakrabi oleh mereka yang tidak dapat mengetik dan baru mengenal komputer.

Menunjuk langsung suatu obyek di layar menggunakan stylus, pena, dan jari memang lebih menyenangkan dibandingkan dengan tetikus ataupun papan sentuh (touchpad). Membuat dan mengedit lukisan pada komputer dengan stylus juga lebih mudah dan detail dibandingkan dengan tetikus.

Tanpa papan ketik dan tetikus secara fisik membuat portabilitas tablet lebih tinggi serta menjadikannya lebih ramping dan ringan sehingga mudah digunakan dan dibawa. Selain itu, tablet juga lebih mudah digunakan dalam posisi bersandar dan berdiri serta dapat digunakan hanya dengan satu tangan. Pengoperasiannya yang interaktif mendukung untuk pertemuan bisnis dan konferensi.

Meski memiliki keunggulan, ada hal yang tidak menguntungkan dari tablet. Resiko kerusakan layar pada tablet PC lebih besar dibandingkan dengan notebook karena menyatu dengan perangkat input. Dari segi ergonomi, komputer tablet tidak menyediakan tumpuan untuk pergelangan tangan, dan selama menulis, tangan harus terus digerakkan. Pada notebook dan laptop yang bergerak aktif hanya jeri-jemari.

Kecepatan input pada tulis tangan atau pengetikan dengan papan ketik virtual lebih lambat prosesnya dibandingkan dengan pengetikan dengan papan ketik konvensional. Belakangan dikembangkan teknologi Slideit dan Swype untuk memperkecil kesenjangan itu.

Evolusi tablet

Kelahiran tablet komputer masa kini ternyata merupakan wujud dari evolusi panjang berbagai teknologi pendukungnya. Paten pertama tablet elektronik yang digunakan untuk tulisan tangan dikeluarkan tahun 1888 untuk Elisa Gray di Amerika Serikat. Lalu terpatenkan sistem antarmuka pengenalan tulisan tangan dengan stylus (1915) dan layar sentuh untuk masukan tulisan tangan (1942).

Generasi tablet berikutnya dilahirkan tahun 1987 oleh Cambridge yang menggunakan layar LCD dan Linus yang membuat tablet yang dapat mengenali tulisan tangan dan mengonversi menjadi teks dengan kecepatan lima karakter per detik.

Teknologi layar sentuh yang menjadi kekuatan utama tablet kemudian mengalami perkembangan berarti. Sebelumnya digunakan layar sentuh resistif yang merespons tekanan pada layar, tetapi harus dengan presisi tinggi agar terdeteksi sehingga harus menggunakan stylus atau pena berujung runcing.

Cara ini mulai ditinggalkan dengan munculnya layar sentuh kapasitas yang dapat disentuh dengan sarana apapun yang bersifat konduktif, tetapi lebih akurat dan responsif, termasuk dengan jari tangan untuk input. Kemampuan multisentuh ini dapat meningkatkan manipulasi obyek yang disentuh.

Pada tahun 1980-an kita mulai melihat perkembangan pesat tablet komputer, yang memadukan teknologi baru mikroprosesor dan sistem operasi serta beragam piranti lunak aplikasi.

Sumber : Kompas, Kamis 16 Juni 2011. Halaman: 14.

----------------------------------------------

Berita Ipteks terkait :

beranda

Technopreneur Langka di Indonesia

2011-06-17T20:39:00.000-07:00

Perlu ada 'entrepreneur' inovatif untuk menjembatani industri dan lembaga riset

Hanya 0,24 persen dari 53 juta wirausaha di Indonesia tergolong technopreneur alias menjalankan usaha berbasis inovasi teknologi. Ini menjadi salah satu sebab industri dan lembaga riset di Indonesia tidak berkembang. Perlu ada entrepreneur inovatif untuk menjembatani industri dan lembaga riset sehingga terjalin kerja sama saling menguntungkan.

Hal ini dilontarkan Deputi Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi Tatang A Taufik dalam jumpa pers tentang "Pengembangan Technopreneur di Indonesia untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional," Kamis (16/6) di Jakarta.

Ketiadaan peran technopreneur, kata Bambang S. Pujantiyo, Kepala Balai Inkubator Teknologi (BIT) BPPT, terlihat dari rendahnya produktivitas nasional dan daya saing usaha kecil dan menengah. Skornya hanya 3,5 dari nilai maksimal 10.

Mengatasi kendala itu, kata Taufik, BPPT mengadakan kunjungan ke daerah-daerah untuk menjajaki kerja sama dengan pemerintah daerah setempat dalam melaksanakan program technopreneur BIT BPPT juga mengkaji potensi yang mungkin digunakan untuk menciptakan kegiatan usaha baru dan meningkatkan bidang usaha/industri yang telah berjalan.

Sejak roadshow tahun lalu, BPPT menjaring tujuh kabupaten/kota untuk pelaksanaan program, yakni Kota Cimahi untuk industri kreatif animasi dan film, Tegal dan Banyumas dalam pengembangan silent engine; Pekalongan untuk multiusaha terutama batik; dan Surakarta di bidang pewarna alami dan peralatan pengolah rumput laut.

Program di Sumatera Selatan terkait produk berbahan dasar karet. Adapun kerja sama dengan Surabaya masih dibahas dengan Pemda dan Institut Teknologi Sepuluh November.

Dalam program itu, akan dicari solusi untuk meningkatkan nilai tambah produk. Untuk industri batik di Pekalongan, dicari pewarna alami dan proses yang lebih efisien, serta pemetaan rantai usaha. Pelaksanaan program dimulai tahun ini dan berlangsung selama tiga tahun. BPPT memberikan pendampingan teknis dan pendanaan dari APBD.

Menurut Bambang, BIT menyediakan fasilitas inkubasi teknologi. Selain BIT di Puspitek Serpong, juga dibangun di daerah yang menjadi mitra. BIT merencanakan pembangunan inkubasi teknologi di 13 daerah.

"Saat ini kami telah membentuk inkubator di daerah Sumatera Selatan. Ke depan akan dibentuk inkubator di Pekalongan, Semarang, dan Gunung Kidul, Yogyakarta," ujarnya. (YUN).

Sumber : Kompas, Jumat 17 Juni 2011, Halaman: 13

-----------------------------------------------

Berita Iptaks terkait :

beranda

Mikroba Untuk Antiosteoporosis

2011-06-17T20:16:00.000-07:00

Kerja Sama LIPI dengan Institusi Riset Jepang

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengembangkan mikroba Actinomycetes sebagai bahan antiosteoporosis, yaitu untuk menghambat pengeroposan tulang. Ini merupakan pengembangan riset yang memadukan temuan inulin dari umbi dahlia dan Actinomycetes sebagai bahan baru untuk antibiotik.

"Mikroba merupakan salah satu kekayaan Indonesia yang memiliki manfaat, tetapi selama ini belum banyak terungkap," kata peniliti senior Pusat Penelitian Bioteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Puspita Lisdiyanti, dalam "Diseminasi dan Workshop Hasil Kerja Sama Penelitian LIPI-Institusi Riset di Jepang", Rabu (15/6) di Jakarta.

Mikroba Actinomycetes diperoleh dari dalam tanah dan seresah di beberapa lokasi kebun raya yang dikelola LIPI, yang menjadi bagian riset Puspita sejak tahun 2003. Ia meneliti terutama jenis mikroba yang diisolasi dari Kebun Raya Eka Karya Bedugul, Bali.

"Penelitian Actinomycetes lebih lanjut sampai tahap eksplorasi melibatkan perusahaan asal Jepang. Namun, sekarang ada pengembangan untuk antiosteoporosis oleh Tim Peneliti dari Pusat Penelitian Kimia LIPI," kata Puspita.

Salah satu anggota tim peneliti Actinomycetes untuk antiosteoporosis, Thelma Agustina Budiwati, mengatakan mikroba itu ternyata memiliki peran penting dalam proses fermentasi substrat inulin yang berkhasiat meningkatkan penyerapan kalsium bagi tulang. Inulin merupakan serat pangan prebiotik yang baru-baru ini dikembangkan LIPI dari bahan baku umbi dahlia.

"Mikroba Actinomycetes berperan di dalam fermentasi substrat inulin untuk menghasilkan enzim difruktose (DFA III) sebagai antiosteoporosis," kata Thelma, peneliti Bidang Bahan Alam pangan dan Farmasi Pusat Penelitian Kimia LIPI.

Hasil penelitian mikroba Actinomycetes untuk antibiotik maupun antiosteoporosis mempunyai potensi komersial yang sangat tinggi. Namun, seperti hasil penelitian lain, ternyata tidak mudah bagi industri dalam negeri untuk mengaplikasikan hasil-hasil riset LIPI ini.

Dominasi Jepang

Diseminasi dan Workshop Hasil Kerja Sama Penelitian LIPI - Institusi Riset di Jepang merupakan kegiatan pemaparan hasil-hasil riset LIPI yang bekerja sama dengan beberapa lembaga di Jepang yang bergerak di bidang riset, antara lain National Institute of Technology and Evaluation (NITE), Japan Society for the Promotion of Science (JSPS), Universitas Kyoto, Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA), dan lain-lain.

"Kerja sama riset LIPI selama ini didominasi dengan Jepang," kata Kepala Biro Kerja Sama dan Pemasyarakatan Iptek LIPI Bogie Soedjatmiko.

Bogie mengatakan, setiap tahun setidaknya LIPI menjalin kerja sama dengan 10 - 15 lembaga riset asing. Hasil kerja sama itu diharapkan bisa menguntungkan kedua belah pihak.

Peneliti senior pada Pusat Penelitian Geoteknologi, Hery Harjono, dalam paparan Kolaborasi Riset LIPI dengan Jepang di Bidang Gempa Bumi, Tsunami, dan Kegunungapian, mengatakan, peristiwa gempa bumi dan tsunami yang melanda Sendai, Jepang, baru-baru ini memberikan berbagai pelajaran berharga. Kesiapsiagaan masyarakat yang tepat menunjang pengurangan dampak risiko bencana alam.

"Saya mendatangi sebuah sekolah dasar berjarak 700 meter dari pantai Sendai dengan semua murid dan pengajar selamat dari gempa dan tsunami. Ini berbeda dengan sebuah sekolah dasar lain yang berjarak 4 kilometer dari bibir pantai Sendai, tetapi semua murid dan pengajar menjadi korban tsunami," kata Hery. Menurut dia, hal itu tak terlepas dari faktor kesiapsiagaan. (NAW).

Sumber : Kompas, 16 Juni 2011, Halaman: 13

-----------------------------------------

Berita Ipteks terkait :

beranda

Peneliti Asing Incar Lautan

2011-06-17T19:18:00.000-07:00

Potensi Samudra Hindia Menjadi Prioritas Utama

Peneliti asing banyak yang mengincar Samudra Hindia yang diperkirakan memendam kandungan mineral serta minyak dan gas yang sangat kaya. Untuk itu, Australia dan India akan melakukan survei kelautan di kawasan tersebut bekerja sama dengan Indonesia.

"Dalam kerja sama itu, India memberikan pelatihan bagi tenaga ahli Indonesia dalam bidang riset kelautan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad dalam diskusi yang diadakan Dewan Kelautan Indonesia di Jakarta, Rabu (15/6).

Diskusi ini merupakan salah satu kegiatan yang diadakan untuk memperingati World Oceans Day (WOD) pada 8 Juni lalu. Tema peringatan tahun ini adalah "Our Oceans: Greening Our Future" (Lautan Kita, Melestarikan Masa Depan Kita).

Untuk melakukan penelitian dan pemanfaatan sumber daya kelautan di Samudra Hindia, kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, yang juga Ketua Pelaksana WOD 2011 dalam pidato pengarahannya, Australia dan India mengajak 13 negara di kawasan Samudra Hindia, termasuk Indonesia mengadakan pembahasan untuk menyusun rencana kegiatannya.

Terkait dengan sumber mineral di Samudra Hindia, Asutralia mengincar daerah Masela di dekat perbatasan dengan Indonesia.

Survei Kelautan

Dalam penelitian terdahulu di Samudra Hindia, ditemukan endapan mineral dan gas hidrat. Survei kelautan yang dilakukan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bekerja sama dengan Bundesanstalt fur Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) Jerman pada tahun 1998 dan 2004 menemukan sumber gas metana atau hidrokarbon di kawasan itu.

Menurut Yusuf Surachman, pakar geologi dari BPPT yang kini menjadi Deputi Infrastruktur Data Spasial Badan koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), sumber gas metana ditemukan di dasar laut yang terbentang dari barat Bengkulu hingga selatan Jawa Barat sepanjang 450 kilometer.

Sumber gas itu berada di kedalaman 500 meter dari dasar laut atau 2.500 meter dari permukaan laut. Kandungan gas metana di zona tersebut lebih besar dari pada yang ditemukan di perairan Sulawesi Utara pada tahun 1994 yang mencapai 0,23 triliun kaki kubik.

Selain itu, survei lanjutan BPPT bersama Jerman pada tahun 2004 menemukan potensi hidrokarbon - termasuk metana - dalam jumlah sangat besar di perairan timur laut Pulau Simeulue, Nanggroe Aceh Darussalam. "Potensi ini diperkirakan tersebsar di dunia untuk saat ini. Keberadaan hidrokarbon itu berasosiasi dengan minyak bumi dan gas," kata Yusuf. Selain di perairan NAD, sumber hidrokarbon juga ditemukan di perairan Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Sementara potensi kelautan di Samudra Hindia masih tahap survei, Amerika Serikat kini telah sampai tahap eksploitasi di Samudra Pasifik. "Mineral yang ditambang itu antara lain digunakan sebagai bahan baku pembuatan pesawat ulang-alik," kata Purnomo (YUN).

Sumber : Kompas, 16 Juni 2011. Halaman-12

-----------------------------------------

Berita Ipteks terkait:

beranda

Wisuda Periode III Mei TA 2010/2011

2011-06-17T18:18:00.000-07:00

PPs Unram Melepas 49 Magister

Program Pascasarjana Universitas Mataram mewisuda 49 Magister pada Wisuda Periode III (Mei) Tahun Akademik 2010/2011 di Gedung Auditorium Abubakar. Terdapat satu orang lulus dengan predikat Pujian (Cum laude) a.n. Sdr. Lalu Mujahidin, M.Si. dengan IPK 3,81 dari Program Studi Magister Pengelolaan Sumberdaya Lahan Kering. Secara lengkap ke-49 Magister tersebut dirinci per program studi berikut.

A. Magister Manajemen (MM)

Ni Luh Kade Astini, M.M.
I Nengah Arsana, M.M.
Herman Efendy, M.M.
Suwanto, M.M.
Hidayatul Fatikiyah, M.M.
Rabiatul Fitriah, M.M.
Nur Asmaun Gunadi, M.M.
Lalu Aknal Afandi, M.M.
Lalu Andre Saputra, M.M.
I Gusti Ngurah Rai Dharsana, M.M.
Kuni Diniyati, M.M.
Rosminiati, M.M.
Soegiarto Listijono, M.M.
Istiqlal, M.M.
Hairuddin Ahmad, M.M.
Muslimin, M.M.
Yenny Kristina Br. Simorangkir, M.M.
Misbah Ali Astanugraha, M.M.
Bahruddin Basya, M.M.
I Gusti Lanang Wisnu Sentana, M.M.
Ratnah, M.M.
Septina Dewi Chandra,. M.M.
Puji Muniarty, M.M.
Sirajuddin, M.M.
Mahyudin, M.M.
Yohana, M.M.
Halid Aslamudin Putra Utama, M.M.
Bahyan, M.M.
Sirojudin, M.M.

B. Magister Ilmu Hukum (M.H.)

Ismail M.Z., M.H.
Vici Nirmana Bhiswaya, M.H.
Edy Ilham, M.H.
Basri Mulyani, M.H.
I Putu Pasek Bagiartha, M.H.
Darsiah, M.H.
Murdani, M.H.
M. Zaidar Rohman, M.H.
Habibi, M.H.
Suhaili, M.H.

C. Magister Pengelolaan Sumberdaya Lahan Kering (M.Si.)

Lalu Mujahidin, M.si. (Cum Laude)
Agus Subarnas, M.Si.
Muhammad Zairin, M.Si.
Mutawali, M.Si.

D. Magister Pendidikan - IPA (M.Pd.)

Edi Kurniawan, M.Pd.
Muhammad Multazam, M.Pd.
Wieduri Yulianti, M.Pd.
Marlia Ulfah, M.Pd.
Lahmudin, M.Pd.
Muhammad Rajuliaddin, M.Pd.

kembali beranda

Penerimaan Mahasiswa Baru

2011-04-17T19:10:00.000-07:00

Penerimaan mahasiswa baru Magister Teknik Sipil Tahun Akademik 2011/2012 :

Program studi Magister Teknik Sipil membuka pendaftaran mahasiswa baru Tahun Akademik 2011/2012 mulai 05 - 30 September 2011. Hubungi: Dr. Mudji Wahyudi (HP 0818360431) atau Farah (HP 081803646967). Informasi lengkap dapat klik di sini.

Kegiatan Akademik Penerimaan Mahasiswa:

Pendaftaran : 5 - 30 September 2011
Ujian Masuk : 3 - 4 Oktober 2011
Pengumuman : 6 Oktober 2011
Daftar Ulang (klik di sini, PENTING)
Matrikulasi : 17 Oktober - 5 November 2011
Awal Kuliah Semester Gasal : 7 November 2011

Kasub Bagian Pendidikan dan Kemahasiswaan
Program Pascasarjana Universitas Mataram,

Muhammad Rum, S.H., MAP
NIP : 19671231 199403 1 014

beranda

Berita Penerimaan BPPS Tahun 2011

2011-04-06T21:14:00.000-07:00

Hasil seleksi akademik untuk calon penerima beasiswa pendidikan pascasarjana (BPPS) pada Program Pascasarjana Universitas Mataram sebagai penyelenggara pelaksanaan BPPS untuk Tahun 2011 dapat dilihat pada file terlampir, klik di sini.

Kasub Bagian Pendidikan dan Kemahasiswaan PPs Unram

Muhammad Rum, S.H., MAP
NIP : 19671231 199403 1 014

File : pengumuman

kembali berand a

Publikasi Dosen MM

2011-03-01T18:09:00.000-08:00

2010 :

Analisis Pengaruh Gender dan Faktor Demografi Lainnya terhadap Prestasi Akademik : Kasus mahasiswa Program Magister Manajemen Universitas Mataram (Budi Santoso, Sulhaini, dan Sujadi; Abstrak)
Diskriminan Preferensi Nasabah terhadap Jasa Perbankan (Studi pada Bank BNI 46 dan Bank BCA di Kota Mataram) (Rahman Dayani, Taufiq Chaidir, Burhanuddin, Kurniaty, dan Lidya Triherlina Athar; Abstrak)
Pengembangan Desain Jasa Pendidikan S-2 Berdasarkan Kriteria Evaluasi Konsumen di MM Unram (Lalu Adi Permadi, G. A. Sri Oktaryani, dan Lale Srilastatun; Abstrak)
Persepsi Stakeholders terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram (Sri Pabcawati Martiningsih, Parulian Manulang, dan Rahadian Sukmajaya; Abstrak)

Sosialisasi BPPS PPs Unram

2011-02-07T14:56:00.000-08:00

Untuk Tahun Anggaran 2011, Program Pascasarjana Universitas Mataram telah melakukan sosialisasi penyelenggaraan beasiswa pendidikan pascasarjana (BPPS) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak 20 Desember 2010 sampai dengan 13 Januari 2011.

Pada tanggal 20 Desember 2010, sosialisasi dipusatkan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Bima untuk kawasan Kabupaten dan Kota Madya Bima. Kegiatan dihadiri oleh banyak dosen yang ada di Perguruan Tinggi Swasta di kedua daerah tersebut.
Pada tanggal 21 Desember 2010, sosialisasi dipusatkan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Dompu untuk kawasan Kabupaten Dompu.
Pada tanggal 22 Desember 2010, sosialisasi dipusatkan di Universitas Samawa untuk kawasan Kabupaten Sumbawa.
Pada tanggal 23 Desember 2010, sosialisasi dipusatkan di Universitas Cordova untuk kawasan Kabupaten Sumbawa Barat.
Pada tanggal 12 Januari 2011, sosialisasi dilakukan di Universitas Gunung Rinjani (UGR) untuk kawasan Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah.
Pada tanggal 13 Januari 2011, sosialisasi dipusatkan di Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) untuk kawasan Kabupaten Lombok Barat dan Kota Madya Mataram.

Di semua tempat sosialisasi tersebut disambut dengan penuh antusias oleh para dosen PTN/PTS yang berminat untuk berkompetisi mendapatkan BPPS untuk studi lanjut S2 di Program Pascasarjana Universitas Mataram.

Tim Sosialisasi BPPS Program Pascasarjana Universitas Mataram dipimpin oleh Wakil Direktur Program Pascasarjana Unram (Dr. Hirsanuddin, S.H., M.H.) dengan anggota Drs. H. Sumardin (Kabag Tatausaha PPs Unram), Muhammad Rum, S.H., M.A.P. (Kasub Bagaian Pendidikan dan Kemahasiswaan PPs Unram), Totok Suharto, S.H. (Kasub Bagian UPKK PPs Unram), dan Marcos Isfandi (Staf Bagian Pendidikan PPs Unram).

Sosialisasi BPPS Ditjen Dikti untuk seluruh Indonesia dilakukan dengan menginformasikan melalui website Informasi Program Pascasarjana Universitas Mataram, http://pascasarjana-unram.blogspot.com/2010/11/beasiswa-pendidikan-pascasarjana-ditjen.html.

Selain melakukan sosialisasi dengan cara-cara di atas, sosialisasi BPPS Ditjen Dikti juga dilakukan dengan mengirimkan informasi tertulis yang ditujukan kepada Rektor/Ketua/Direktur PTN/PTS seluruh Provinsi NTB.

Tim Sosialisasi BPPS Program Pascasarjana Unram
Tahun Anggaran 2011

kembali beranda

Kualitas Masih Jadi Persoalan Utama

2010-12-13T16:38:00.000-08:00

Akses terhadap pendidikan yang kian luas tidak serta merta disertai dengan mutu pendidikan yang baik. Dari segi akses, menurut Indeks Pembangunan Manusia 2010, Indonesia masuk dalam peringkat 10 besar negara yang mengalami kemajuan pesat selama 40 tahun dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Ke-10 negara itu adalah Oman, China, Nepal, Indonesia, Arab Saudi, Laos, Tunisia, Korea Selatan, Aljazair, dan Maroko.

Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal, Sabtu (11/12), mengingatkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hanya menggunakan akses sebagai indikator utama keberhasilan. Dalam data IPM, rata-rata lama bersekolah di Indonesia 5,7 tahun, sementara lama bersekolah yang diharapkan 12,7 tahun.

"Kalau dilihat lama sekolah tentu pendidikan Indonesia maju. Apalagi banyak daerah yang tidak lagi hanya mematok wajib belajar sembilan tahun, tetapi sudah 12-15 tahun, seperti di Pangkal Pinang," kata Fasli.

Namun, jika dilihat dari mutu pendidikan, Indonesia kalah jauh dibandingkan negara lain. Jika indikator mutu ikut dihitung dalam IPM, menurut Fasli, hasilnya akan variatif karena tak ada satu patokan yang pasti. Apalagi mengingat kesenjangan mutu pendidikan antardaerah.

Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) Country Director Beate Trankmann mengakui, data IPM tidak bisa spesifik melihat setiap indikator hingga dapat diketahui adanya kesenjangan pada akses atau mutu pendidikan dan kesehatan setiap daerah.

Yang terpenting, menurut dia, adalah bagaimana mengolah data IPM agar bisa menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan anggaran pemerintah pusat dan daerah. "Tantangannya, bagaimana membawa semua daerah pada tingkatan yang sama. Sama seperti pedndekatan kita pada Tujuan Pembangunan Milenium," ujarnya.

Meski hanya melihat rata-rata nasional, penulis laporan IPM, Jeni Klugman, mengingatkan, pada IPM kali ada penemuan penting bahwa beberapa tahun belakangan ini pertumbuhan ekonomi ternyata tidak otomatis mengingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di Afganistan, Banglades, India, Iran, Nepal, dan Pakistan. (LUK)

Sumber : Kompas, Senin 13 Desember 2010. Halaman 12.

--------------------------------------
Berita PTN Terkait :

Hanya Dua, Jurnal Ilmiah Berakreditasi A

2010-12-13T16:27:00.000-08:00

Koordinasi Riset Antarlembaga Lemah

Jumlah jurnal ilmiah nasional yang berakreditasi A atau "Sangat Baik" masih sangat rendah. Kondisi itu membuat upaya menjadikan jurnal nasional berstandar internasional dan menjadi rujukan ilmuwan mancanegara masih sangat sulit.

Hasil penilaian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional periode II tahun 2010 terhadap jurnal berkala ilmiah terbitan perguruan tinggi, lembaga penelitian, ataupun organisasi profesi pada November lalu menunjukkan, hanya dua jurnal yang terakreditasi A dan 26 jurnal terakreditasi B.

Sebanyak 46 jurnal, beberapa diantaranya berasal dari perguruan tinggi ternama, tidak terakreditasi. Jurnal terakreditasi A itu adalah The South East Asian Journal of Management yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia; dan Microbiology Indonesia terbitan Perhimpunan Mikrobiologi Indonesia, Jakarta.

Panduan Akreditasi Berkala Ilmiah yang disusun Ditjen Dikti Depdiknas pada tahun 2006 menyebutkan, ada delapan kriteria yang dinilai dalam proses akreditasi. Kriteria dengan bobot berbeda-beda itu adalah penamanaan, kelembagaan penerbit, penyuntingan, penampilan, gaya penulisan, substansi, keberkalaan, dan kewajiban pascaterbit.

Untuk meningkatkan kualitas jurnal Indonesia, Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (IPB) yang juga mantan Direktur Riset dan Kajian Stretegis IPB Arif Satria, akhir pekan lalu, mengatakan setiap perguruan tinggi, apalagi fakultas atau program studi, tidak perlu membuat jurnal sendiri. Jurnal ilmiah cukup disusun oleh organisasi profesi ilmuwan sehingga kualitasnya lebih baik.

"Kita tak perlu mengejar jumlah, tetapi mengejar kualitas jurnal. Di sinilah peran organisasi keilmuwan harus kuat untuk menghasilkan riset berkualitas. Ilmuwan dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian harus bisa berkolaborasi," katanya.

Namun, Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Institut Teknologi Bandung Wawan Gunawan A Kadir menolak usulan itu. Upaya peningkatan mutu jurnal perguruan tinggi dapat dilakukan dengan peningkatan standar jurnal agar terindeks dalam basis data jurnal ilmiah global.

Jika mengejar jumlah jurnal semata, menurut Wawan, potensi jurnal Indonesia bisa melebihi jurnal produksi Malaysia dan Thailand. Namun, ilmuwan Indonesia lebih banyak memilih memublikasikan penelitiannya di jurnal bergensi yang menjadi rujukan ilmuwan internasional.

Tumpang tindih

Selain persoalan kuantitas dan kualitas, penelitian berbagai lembaga penelitian di Indonesia sering kali tumpang tindih. Akibatnya, penelitian yang dilakukan kurang menghasilkan kemajuan berarti karena mngulang-ulang penelitian yang dilakukan lembaga lain.

Ketua Dewan Riset Nasional Andrianto Handojo mengatakan, lembaga yang melakukan penelitian di Indonesia cukup banyak. Lembaga itu terdiri dari 114 perguruan tinggi negeri, 301 perguruan tinggi swasta, 8 badan usaha milik negara, 8 badan usaha milik swasta, 76 lembaga penelitian departemen, 91 lembaga penelitian non departemen, dan 24 lembaga penelitian pembangunan daerah.

Jumlah peneliti yang bekerja di berbagai lembaga tersebut belum bisa dirinci secara pasti.
"Kalau pemerintah ingin riset itu maju, persoalan regulasi dan koordinasi riset harus dituntaskan terlebih dahulu," ujarnya.

Pola pikir pemerintah mengenai kegiatan riset juga perlu dibenahi. Selama ini, sistem anggaran dari pemerintah untuk riset masih disamakan dengan belanja barang.

Kepala Pusat Inovasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Bambang Subiyanto mengatakan, regulasi yang ada selama ini justru menghambat kegiatan riset ataupun aplikasinya. "Implementasi hasil penelitian rendah karena regulasi yang tidak jelas," ujarnya.

Ketidakjelasan aturan juga terjadi pada proses pelibatan swasta dalam riset serta pemanfaatan bana hibah. (ELN/NAW/MZW).

Sumber : Kompas. Senin 13 Desember 2010. Halaman 12.

------------------------------------------
Berita PTN Terkait :

Tingkatkan Jumlah dan Kualitas Jurnal Ilmiah

2010-12-13T16:21:00.000-08:00

Pengelolaan Jurnal jangan Dijadikan Kerja Sambilan

Jurnal ilmiah yang banyak diterbitkan perguruan tinggi perlu ditingkatkan kualitasnya hingga memiliki reputasi internasional. Kerjasama dengan perguruan tinggi terkemuka dunia harus segera dilakukan untuk meningkatkan kualitas jurnal dalam negeri.

Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Wawan Gunawan A Kadir saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (10/12), mengatakan hampir setiap fakultas/sekolah dan jurusan di ITB memiliki jurnal yang umumnya sudah ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Namun jurnal yang terindeks dalam basis data jurnal dan prosiding penelitian internasional, seperti Scopus dan Google Scholar, masih sangat rendah.

Kondisi serupa terjadi di Universitas Indonesia (UI). Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat UI Bachtiar Alam mengatakan, untuk meningkatkan kualitas jurnal intrakampus agar terindeks dalam basis data internasional, akademisi perguruan tinggi internasional terkemuka harus dilibatkan sebagai dewan editor jurnal tersebut.

Ajakan itu cukup mudah dilakukan, mengingat banyak dosen Indonesia yang dikenal luas di dunia internasional. Untuk itu, kerjasama dengan perguruan tinggi ternama dunia perlu didorong.

Persoalan penghambat penelitian Indonesia juga perlu segera dituntaskan. Aanggaran penelitian perguruan tinggi, termasuk UI, masih jauh dari 20 persen, seperti anggaran riset perguruan tinggi internasional. "Dengan otonomi kampus, fokus riset universitas perlu ditingkatkan," katanya.

Pengelolaan sambilan

Retno Astuti, pengelola jurnal teknologi pertanian Universitas Brawijaya Malang, mengungkapkan, pengelolaan jurnal ilmiah perguruan tinggi yang ada hingga ke tingkat jurusan banyak yang tidak dilakukan optimal.

Pengelolaan jurnal umumnya ditangani dosen sebagai pekerjaan sampingan. Akibatnya, waktu terbit jurnal tidak teratur.

"Jurnal sulit berkembang kalau dikelola sebagai sambilan oleh dosen," kata Retno.

Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal mengatakan, hasil penelitian dosen Indonesia sangat banyak. Namun, hanya sedikit yang ditulis berbahasa Inggris sehingga tidak masuk dan tidak dilirik ilmuwan mancanegara.

"Padahal, banyak hasil penelitian yang relevan dan diaplikasikan di masyarakat," ujarnya.
Saat ini pemerintah sedang menata manajemen jurnal ilmiah. Jika memungkinkan, akan ada dana bantuan (block grant) agar jurnal bisa terbit dua kali setahun dan semangat peneliti bangkit. (ELN/LUK/MZW).

Sumber : Kompas, Sabtu, 11 Desember 2010. Halaman 12.

--------------------------------------
Berita PTN Terkait :

Publikasi Penelitian Rendah

2010-12-10T20:22:00.000-08:00

Peringkat Indonesia di Bawah Arab Saudi, Pakistan, dan Banglades

Jumlah publikasi hasil penelitian Indonesia pada 1996 - 2008 lebih rendah dibandingkan negara-negara Asia yang selama ini kurang dikenal kehidupan akademiknya. Penelitian SCImago menempatkan Indonesia pada posisi ke-64 dari 234 negara yang disurvei.

Jumlah publikasi Indonesia pada rentang 12 tahun itu mencapai 9.194 dokumen. Publikasi ilmiah Indonesia kalah dibandingkan Arab Saudi, Pakistan, dan Banglades, masing-masing menduduki urutan ke-49, 50, dan 63.

Negara penghasil publikasi ilmiah terbanyak adalah Amerika Serikat dengan 4,3 juta dokumen. Jepang menjadi negara Asia dengan jumlah publikasi terbanyak dan menduduki urutan ketiga dunia dengan 1,2 juta dokumen.

Di Asia Tenggara, jumlah publikasi penelitian Indonesia kalah dibandingkan Singapura (peringkat ke-31), Thailand (42), dan Malaysia (48). Pada 2002, publikasi penelitian ketiga negara tersebut mengalami lonjakan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, publikasi penelitian Indonesia justru mengalami stagnasi hingga kini.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) Djokio Santoso, dalam Rapat koordinasi Nasional Riset dan Teknologi 2010 di Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Tangerang Selatan, Rabu (8/12), mengatakan penelitian pertanian dan kesehatan merupakan bidang yang paling banyak diteliti.

"Indonesia seharusnya bisa berperan lebih besar dalam penelitian kedua bidang itu karena sifat penelitiannya bisa sangat lokal, sesuai kondisi Indonesia," katanya.

Potensi tinggi

Potensi peneliti Indonesia cukup tinggi. Jumlah peneliti perguruan tinggi berpendidikan magister mencapai 71.489 orang, sedangkan yang berkualifikasi doktor sebanyak 13.033 orang. Jumlah guru besar di seluruh perguruan tinggi pada 2010 diproyeksikan mencapai 4.500 orang.

Menurut Djoko, budaya riset untuk memperbaharui pengetahuan dan meningkatkan kompetensi dosen masih sangat lemah. "Selain mengajar, tugas dosen itumeneliti," katanya.

Secara terpisah, Guru Besar Institut Teknologi Bandung Edy Tri Baskoro mengatakan, kebijakan pemerintah harus lebih berani agar bisa mendongkrak kontribusi Indonesia dalam penelitian global. Untuk mendorong dosen giat meneliti, mereka perlu diberi kebebasan dan pengakuan atas hasil penelitiannya.

Pengakuan bukan hanya berupa penghargaan hasil penelitian, melainkan juga dalam proses penelitian. Proyek penelitian multi tahun yang dikembangkan lembaga-lembaga penelitian juga perlu didukung pemerintah.

"Saya iri dengan Pakistan (negara yang miskin). Perhatiannya dalam pengembangan matematika dan sains sangat luar biasa. Akses elektronik ke berbagai jurnal tersedia di hampir semua perguruan tinggi besar," ungkapnya.

Kemdiknas, menurut Djoko berencana menjadikan 88 perguruan tinggi negeri di Indonesia sebagai pusat unggulan yang masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Untuk mengikatkan akses terhadap sumber-sumber informasi ilmiah, akan dibuat pangkalan data perguruan tinggi yang bisa digunakan secara bersama-sama. (ELN/NAW/MZW)

Sumber : Kompas, Kamis, 9 Desember 2010. Halaman 12

-----------------------------------------
Berita PTN Terkait :

beranda

150.000 Dosen Belum Optimal Meneliti

2010-12-10T20:18:00.000-08:00

Dari sekitar 150.000 dosen di berbagai perguruan tinggi serta 10.000 peneliti di berbagai lembaga penelitian, kontribusi mereka dalam melakukan penelitian belum optimal.

Dalam acara malam Anugerah Kekayaan Intelektual Luar Biasa (AKIL) 2010, akhir pekan lalu, terungkap hanya sekitar 176 usulan penelitian yang masuk. Dari 25 anugerah yang disediakan dengan penghargaan untuk setiap peneliti Rp. 250 juta, dewan juri hanya memutuskan 15 peneliti yang layak mendapatkan anugerah kekayaan intelektual luar biasa.

Pada pengahrgaan AKIL pertama tahun lalu, sebenarnya pemerintah menyediakan anugerah untuk 50 peneliti. Namun, penghargaan itu hanya terserap sekitar 50 persen sehingga jumlah pengahrgaan tahun ini dikurangi menjadi 25 anugerah.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional sekaligus Penasehat AKIL 2010 Djoko Santoso mengatakan jumlah pelamar yang masuk terlalu kecil dibandingkan potensi peneliti Indonesia. "Kedepan perlu perbaikan dari sosialisasi dan cara seleksi. Tetapi yang utama bagaimana potensi peneliti Indonesia itu berkembang dan menghasilkan karya penelitian yang luar biasa bagi bangsa ini," kata Djoko.

Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal menambahkan pemberian anugerah ini untuk menumbuhkan karya kreatif dan inovatif di kalangan peneliti.

Penghargaan AKIL yang memasuki tahun kedua itu merupakan kerjasama Kemendiknas, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertanian, Kementerian Riset dan Teknologi, serta Kementerian Perdagangan.

Sejumlah peneliti yang menerima AKIL 2010 ternyata juga memiliki reputasi sebagai peneliti internasional. Bahkan, ada karya intelektual peneliti Indonesia yang sudah dipatenkan di luar negeri. (ELN)

Sumber : Kompas, Rabu, 8 Desember 2010. Halaman 12

------------------------------------
Berita PTN Terkait :

beranda

Tradisi Lisan Bisa Jadi Mediasi Konflik

2010-12-10T20:03:00.000-08:00

Mulai Menghilang dari Kebudayaan Masyarakat Indonesia

Tradisi lisan di Nusantara ternayata sangat banyak yang bisa dijadikan mediasi dan transformasi konflik dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Pengelolaan tradisi lisan yang baik diyakini bisa menjamin keharmonisan kehidupan berbangsa di Indonesia.

Salah satu rumusan Seminar Internasional Tradisi Lisan VII yang digelar di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, 20-22 November, mencatat berbagai bentuk tradisi lisan di Nusantara sesungguhnya memiliki kandungan kebijaksanaan lokal tentang bagaimana cara memediasi konflik diantara kelompok masyarakat.

"Tradisi lisan, seperti pidato Pasambahan di Sumatera Barat, menjadi contoh bagaimana konflik diantara kelompok masyarakat sesungguhnya dapat diubah sesuaikan menjadi kemampuan berbahasa yang diwakili setiap kelompok tersebut. Belum lagi jika bicara soal tradisi Pela Gandong di Maluku," ujar Ketua Asosiasi Tradisi Lisan (ATL) Pudentia Maria Purenti Sri Sunarti di Pangkal Pinang, Senin (22/11).

Kekayaan tradisi lisan Nusantara yang dapat dijadikan mediasi konflik diakui oleh ahli perbandingan Sastra Indonesia dan Malaysia dari Universitas Sains Malaysia, Pulau Pinang, Malaysis, Muhammad Haji Salleh."Seharusnya ada proyek besar untuk mengumpulkan tradisi lisan yang bisa menjadi resolusi konflik di Indonesia ini," katanya.

Menurut Pudentia, sayangnya banyak hal secara sistematis justru membuat tradisi lisan - yang bisa menjadi mediasi dan transformasi konflik- semakin menghilang dari kebudayaan masyarakat Indonesia. Dia mencontohkan kebijakan pemerintah soal penggunaan bahasa Indonesia yang justru membuat bahasa daerah semakin hilang.

"Ada rencana balai bahasa hanya membina bahasa daerah yang memiliki penutur minimal satu juta orang. Ini kan justru hegemoni bahasa Indonesia malah membuat bahasa daerah semakin hilang," katanya.

Di sisi lain, pemerintah tak memperlakukan tradisi lisan yang bisa dijadikan mediasi konflik tersebut dengan benar. Ketua Badan Pekerja Kongres Kebudayaan Indonesia Mukhlis PaEni menuturkan, tradisi Pela Gandong diperlakukan secara keliru ketika digunakan mendamaikan konflik di Ambon.

"Pemerintah yang menunjuk orang-orang yang dianggap sebagai tokoh untuk datang dalam upacara adat. Sementara masyarakat menganggap mereka bukan tokoh pilihannya. Masyarakat pun menilai, tak ada wakil mereka dalam upacara adat itu," ungkap Muhklis yang juga mantan Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni, dan Film Kementerian Pendidikan Nasional ini. (BIL)

Sumber : Kompas, Selasa, 23 November 2010. Halaman 12

----------------------------
Berita Ipteks Terkait :

beranda

Tradisi Lisan Jadi Bahan Ajar

2010-12-10T19:52:00.000-08:00

Kemiskinan Jadi Ancaman

Kementerian Pendidikan Nasional berjanji menjadikan tradisi lisan sebagai salah satu bahan ajar untuk pengembangan karakter bangsa. Kearifan lokal dalam tradisi lisan diyakini bisa kembali menyadarkan pentingnya kehidupan multikultural.

Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal saat membuka Seminar Internasional Tradisi Lisan VII di Pangkal Pinang, Sabtu (20/11) menjanjikan Kementerian Pendidikan Nasional akan menjadikan tradisi lisan Nusantara sebagai salah satu bahan ajar. Lembaga Peingkatan Mutu Pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Nasional akan dilibatkan untuk menggagas kompetensi guru dan tenaga pendidik yang dibekali pengetahuan soal tradisi lisan lokal.

"Guru jadi punya pintu masuk yang relevan bagi pengembangan karakter bangsa," ujarnya. Saat ini Kementerian Pendidikan nasional bekerja sama dengan Asosiasi Tradisi Lisan (ATL) memberi beasiswa program master dan doktoral di luar dan dalam negeri bagi mereka yang tertarik melakukan kajian tradisi lisan.

Dia mengakui pentingnya tradisi lisan sebagai salah satu stimulus bagi pengembangan pendidikan anak usia dini. Tradisi lisan membantu anak didik, terutama di usia dini, mengembangkan mimpi dan karakter mereka saat dewasa.

Menurut dia, karakter bangsa INdonesia sebagai bangsa yang multikultur dan menghargai keharmonisan mestinya bisa dibentuk sejak awal jika tradisi lisan tetap hidup dan menjadi stimulus setiap anak didik.
"Anak ketika lahir sudah diberkati Tuhan dengan 100 miliar sel otak. Saya membayangkan tradisi lisan yang sudah embedded dalam kultur bangsa ini bisa menjadi stimulus bagi pengembangan sel-sel otak anak. Kalau sel-sel otak ini distimulus dengan kekayanaan dalam tradisi lisan Nusantara, mereka tidak akan mati, dan menyelematkan anak Indonesia dari kebodohan,' papar Fasli.

Disharmoni

Ketua ATL Pudentia Maria Purenti Sri Sunarti mengakui, disharmonisasi masyarakat multikultural di Indonesia akhir-akhir ini sebenarnya akibat dari mulai hilangnya tradisi lokal. Pudentia mengatakan, tradisi lisan yang hidup di masyarakat sejak lama, seperti Pela Gandong di Maluku, sebenarnya mengajarkan harmonisasi dalam kehidupan masyarakat majemuk. Namun, hilangnya tradisi lisan di banyak tempat membuat disharmonisasi dalam masyarakat majemuk di Indonesia mudah terjadi.

Guru Besar Tamu Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Dick van Der Meij yang menjadi salah satu pembicara mengungkapkan, proyek revitalisasi tradisi lisan tak boleh kaku jika menyangkut pelibatananak didik. Dia mencontohkan, tradisi lisan tak harus dipertahankan dalam bentuk bahasa asal atau bahasa Indonesia yang baku dalam pengajarannya. "Tetapi harus juga menggunakan bahasa anak muda atau bahasa gaul mereka agar pesan penting tradisi lisan bisa tersampaikan," katanya.

Kemiskinan jadi ancaman

Sementara itu pada seminar serupa di hari Minggu (21/11), Carmen Padilla dari Program Intangible Cultural Heritage Forum Unesco mengungkapkan, seniman tradisi di Indonesia banyak hidup dalam kemiskinan, sementara perhatian pemerintah terhadap mereka masih sangat minim. Akibatnya, karena seni tradisi tak bisa lagi menghidupi senimannya, proses kepunahan terus terjadi.

Upaya revitalisasi seni tradisi dinilai tak hanya cukup dengan memberikan penghargaan maestro terhadap seniman. Dia mencontohkan, di negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin, budaya adalah mata pencarian yang sangat penting.

"Jika masyarakat dapat memnghidupi dirinya dari bentuk seni tradisi mereka, maka budaya mendapat posisi penting dalam masyarakat. Seniman harus bisa bertahan untuk membuat seni tradisi tetap lestari. Jika mokunitas seniman bisa hidup dari bentuk seni yang mereka pertunjukkan, secara otomatis seni tradisi juga tetap hidup," kata Padilla.

Menurut Padilla, Unesco sebenarnya cukup memberi perhatianbagi inisiatif masyarakat sipil mendorong komunitas seniman, nebjadikan seni tradisi sebagai bagian dari mata pencarian mereka, seperti di Bengal Barat, India. Sementara pemerintah pusat dan daerah di sisi lain kurang bisa diharapkan mendorong seni tradisi sebagai mata pencarian yang layak bagi seniman lokal, seperti kasus di Provinsi Bangka Belitung. (BIL)

Sumber : Kompas, Senin, 22 November 2010. Halaman 12

--------------------------------------------
Berita Ipteks Terkait :

beranda

Prodi Yang Menyelenggarakan BPPS

2010-12-08T15:18:00.000-08:00

Berikut daftar nama program studi magister di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Mataram yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia untuk menyelenggarakan beasiswa pendidikan pascasarjana (BPPS) Ditjen Dikti :

No	Nama Prodi	Konsentrasi/Minat	Alamat
1	Manajemen	Manajemen Pemasaran Manajemen Keuangan Manajemen Sumberdaya Manusia Manajemen Keuangan Daerah Manajemen Keuangan dan Perbankan	Prodi Magister Manajemen Jalan Pendidikan No. 37 Mataram 83125 Phone : +62-370-644930 Fax : +62-370-644928 Email : mm-unram@mataram. wasantara.net.id
2	Ilmu Hukum	Hukum Pemerintahan Hukum Bisnis	Prodi Magister Ilmu Hukum Jalan Majapahit 62 Mataram 83125 Phone : +62-370-633726 Email : magisterhukum_unram@ yahoo.com
3	Pengelolaan Sumberdaya Lahan Kering	Teknik Budidaya Agribisnis	Prodi Magister Pengelolaan Sumberdaya Lahan Kering Jalan Pendidikan No. 37 Mataram, 83125 Phone : +62-370-6608759 Fax : +62-370-640189 Email : pslk.unram@gmail.com
4	Manajemen Sumberdaya Peternakan	Manajemen Agribisnis dan Industri Peternakan Manajemen Sistem Produksi Ternak dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prodi Magister Manajemen Sumberdaya Peternakan Jalan Majapahit No. 62 Mataram, 83125 Phone : +62-370-6677430 Fax : +62-370-640592 Email : magisterpeternakan@yahoo.com

Empat Program Studi Magister lainnya (Magister Pendidikan IPA, Magister Akuntansi, Magister Ilmu Ekonomi, dan Magister Pendidikan Bahasa Indonesia) sedang memroses akreditasi BAN-PT nya agar dapat layak menjadi penyelenggara beasiswa pendidikan pascasarjana (BPPS) Ditjen Dikti.

beranda kembali

Abstrak Tesis MIH

2010-11-29T17:59:00.000-08:00

2010/2011

Analisa Hukum Terhadap Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus PAD KJKS Paleba Kabupaten Sumbawa Basart PSDU NTB (Nurdin; Abstrak)
Eksistensi Tanah Adat Druwe dan Perlindungannya dalam Pespektif Sistem Hukum Pertanahan Nasional (I Wayan Suwanda; Abstrak)
Hubungan Fungsional Antara Polisi Pamong Praja dan Polisi Republik Indonesia dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat (Zainul Arifin; Abstrak)
Implementasi Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Susanti; Abstrak)
Implikasi Pemekaran Wilayah Terhadap Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (I Gusti Bagus Krisnu Darma D.; Abstrak)
Implikasi Penerapan Perda Nomor 3 tahun 2001 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Wirajaya Kusuma; Abstrak)
Implikasi Yuridis Restrukturisasi Organisasi Perangkat daerah Dalam Pemberian Pelayanan Perijinan (Muh. Sanusi; Abstrak)
Kabupaten Lombok Barat dalam Penertiban Penambangan Emas Tanpa Ijin dari Perspektif UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lalu Eka Arya Mardiwinata; Abstrak)
Kebijakan Ijin Investasi Pertambangan Perundang-undangan di Indonesia (Andi Ichsan Eka Priana Sukma; Abstrak)
Kedudukan DPD Sebagai Lembaga Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Berdasarkan UUD 1945 (Hendri Salahuddin; Abstrak)
Kewenangan Gubernur dalam Prinsip Dekonsentrasi dan Pengaturan Sanksi Terhadap Pemerintah Daerah dari Perspektif PP Nomor 19 tahun 2010 (I Gede Putu Aryadi; Abstrak)
Kewenangan Hakim dalam Memberikan Disenting Opinion pada Suatu Putusan Pengadilan (Eti Koerniati; Abstrak)
Kewenangan Kepala Daerah Membuat Peraturan Kepala Daerah dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah (Hasanuddin; Abstrak)
Kewenangan Kepolisian Dengan Pemerintah Daerah Dalam Kemitraan Penyelenggaraan Konflik Horizontal di Desa Ketara Kabupaten Loteng (Bambang Hariyadi; Abstrak)
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Mengelola Pertambangan Rakyat Menurut UU Nomo4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba (Muhamad Sazdi Wahyudi; Abstrak)
Kewenangan Pengundangan dan Pembatalan Peraturan Desa (Edzoel Verdi; Abstrak)
Pelaksanaan Pengawasan Oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dalam Perlindungan hukum Terhadap Perkerja Anak di Kabupaten Lombok Timur (Salwah Sakinah; Abstrak)
Pelksanaan Perlindungan Hak-hak Anak pada Panti Asuhan dari Perspektif UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Leni Oktavia; Abstrak)
Penegakan Hukum Lingkungan Adminsitrasi Provinsi Jawa Tengah (Maria Anna Samiyati; Abstrak)
Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit pada PT Bank BRI Unit Keruak (L.L. Suhardi; Abstrak)
Penerapan Sanksi Kumulatif Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melaksanakan Tindak Pidana Korupsi (Lewis Grindulu; Abstrak)
Pengaturan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dari Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 (Studi di Provinsi NTB)(Maemunah; Abstrak)
Perijinan Bidang Pertambangan Di Kawasan Hutan Dilihat Dari UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lalu Syukur; Abstrak)
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Perbankan (Aesthetica Fiorini Mantika; Abstrak)
Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi di Kabupaten Lombok Timur (Johan; Abstrak)
Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Pelaksanaan Penempatan Perundangan TKI di Luar Negeri (Hamzah; Abstrak)
Tinjauan Yuridis Struktur Organisasi Inspektorat: Motivasi Dari Perspektif Perpu Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (M. Yusrin; Abstrak)
Tinjauan Yuridis Tentang Kebijakan Layanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Dwi Andang Mei Admojo; Abstrak)

2005/2006 s.d. 2009/2010

kembali

Abstrak Tesis MM

2010-11-29T17:30:00.000-08:00

2010/2011

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Berwisata Pada Tiga Gili Kabupaten Lombok Utara (Sazli Ra’Is; Abstrak)
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kecamatan Mataram (Ayus Suyarsih; Abstrak)
Analisis Kepuasan Nasabah Funding Perbankan pada Front Office Bank Mandiri Cabang Mataram (Basuki Srihermanto; Abstrak)
Analisis Kepuasan Pengunjung Puskesmas Dalam Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat (Fahrozi Amrullah; Abstrak)
Analisis Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Tingkat Kepuasan Pelanggan (Muhammad Yamin; Abstrak)
Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat (Ibrahim; Abstrak)
Analisis Pengaruh Kompetensi, Motivasi, dan Kesempatan terhadap Kinerja PLKB di Kabupaten Lombok Timur ( Serkapudin; Abstrak)
Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pasien pada Instalasi Laboratorium RSUP NTB (Burhanuddin; Abstrak)
Analisis Perilaku Brand Switching Konsumen Dalam Pembelian Produk Handphone di Kota Mataram NTB (Joko Susilo Raharjo; Abstrak)
Analisis Persepsi Mahasiswa S1 Ekonomi Non Reguler Unram terhadap Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Unram (Fit Maria Ulfah; Abstrak)
Analisis Positioning Kartu Prabayar Simpati di Kota Mataram: Pendekatan Analisis Korespondensi (Rahman Hadianto; Abstrak)
Analisis Strategi Bersaing Hotel Lombok Raya Mataram NTB (Lalu Wahyudi Adiguna; Abstrak)
Formulasi Strategi Promosi Untuk Meningkatkan Cakupan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan di Puskesmas Kuripan Kabupaten Lobar (Zulkipli; Abstrak)
Hubungan Gaya Kepemimpinan, Kepuasan Kerja, dan Komitmen Organisasional dengan Organizational Citizenship Bahavior pada STAH Negeri Gde Pudja Mataram (I Nengah Wirawan Kawiguna; Abstrak)
Penerapan Model Icor Untuk Menghitung Besaran Kebutuhan Investigasi Guna Meningkatkan PDRB di Kabupaten Loteng (Kusna Hariadi; Abstrak)
Pengaruh Alokasi Anggaran Basic Services dan Core Competences Terhadap Pendapatan per Kapita Penduduk Kota Mataram (H. M. Ali Ibrahim; Abstrak)
Pengaruh Beberapa Faktor terhadap Peningkatan Profesionalisme Guru SMA (Muhaimin; Abstrak)
Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Kepuasan Konsumen dalam Membeli Produk Kosmetik Pond’s di Kota Mataram (Ria Rosmalasari Sapitri; Abstrak)
Pengaruh Karakteristik Individual dan Iklim Organisasional terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Kelurahan di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat (Ahmad Safwan; Abstrak)
Pengaruh Kepemimpinan Kepala Biro dan Motivasi Terhadap Kinerja Pada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB (A. Bakar; Abstrak)
Pengaruh Kepuasan Konsumen terhadap Kesetiaan Merek: Studi Kasus pada Hotel Grand Legi Kota Mataram (Irwan Surachim; Abstrak)
Pengaruh Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Kinerja Melalui Motivasi Pada Anggota Satuam Brimob Polda NTB (Ni Putu Ayu Stiti Widyantari; Abstrak)
Pengaruh Perilaku Pemimpin dan Iklim Organisasional Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Murni Rasdiati; Abstrak)
Pengaruh Shopping Motives dan Store Attributes terhadap Shopping Excitement pada Tiara Department Store Mataram Mall (Ira Mariyah Ulfah; Abstrak)
Strategi Pemasaran PT Newmont NTB Dalam Meraih Pasar Global pada Special Market Commodity (R. John Gandonowarso; Abstrak)

2005/2006 s.d. 2009/2010

kembali

60 Magister Baru

2010-11-26T19:56:00.000-08:00

Program Pascasarjana Universitas Mataram mewisuda 60 magister baru pada Wisuda Periode I Tahun Akademik 2010/2011 pada tanggal 27 November 2010 di Auditorium Abubakar Universitas Mataram. Sembilan orang diantaranya lulus dengan pujian (cum laude), yakni : Maemunah, MH (IPK 3,85), Bambang Haryadi, MH (IPK 3,78), L. Eka Arya Mardiwinata, MH (IPK 3,77), Hendri Salahuddin, MH (IPK 3,73), Johan, MH (IPK 3,71), Nani Arianti, M.Si. (IPK 3,93), Lalu Hamdi, M.Si. (IPK ), Suriadi, M.Pd. (IPK 3,89), dan Rubiyanto, M.Pd. (IPK 3,79).

Pimpinan dan Staf Program Pascasarjana Unram mengucapkan
"Selamat atas keberhasilan menyelesaikan studi pada
Program Pascasarjana Universitas Mataram, semoga para wisudawan dapat berguna ditengah-tengah masyarakat"

Para wisudawan selengkapnya :

A. Magister Manajemen (MM)

Irwan Surachim, MM
Serkapudin, MM
Ira Mariyah Ulfah, MM
R. Jon Gandanowarso, MM
I Nengah Wirawan Kawiguna, MM
Kusna Hariadi, MM
Ahmad Safwan, MM
Lalu Wahyudi Adiguna, MM
Rahman Hadianto, MM
Ni Putu Ayu Stiti Widyantari, MM
Basuki Srihermanto, MM
Ria Rosmalasari Sapitri, MM
Zulkipli, MM
Burhanuddin, MM
Fit Maria Ulfah, MM
Murni Rasdiati, MM
A. Bakar, MM
Ibrahim, MM
Muhaimin, MM
Muhammad Yamin, MM
Joko Susilo Raharjo, MM
M. Ali H. Ibrahim, MM
Ayus Suyarsih, MM
Fahrozi Amrullah, MM
Sazli Ra’is, MM

B. Magister Ilmu Hukum (MH)

Maemunah, MH (cum laude)
Bambang Haryadi, MH (cum laude)
L. Eka Arya Mardiwinata, MH (cum laude)
Hendri Salahuddin, MH (cum laude)
Johan, MH (cum laude)
Lewis Grindulu, MH
Leni Oktavia, MH
Hasanuddin, MH
Lalu Suhardi, MH
Dwi Andang Mei Admojo, MH
Eti Koerniati, MH
I Gusti Bagus Krisnu Darma, MH
Mariana Sumiati, MH
I Wayan Suwanda, MH
I Gede Putu Aryadi, MH
Nurdin, MH
Zainul Arifin, MH
Muhammad Sanusi, MH
Andi Ichsan Eka PS., MH
Hamzah, MH
Muhammad Sazdi Wahyudi, MH
Susanti, MH
Edzoel Verdi, MH
Syarif Hidayat, MH
Salwa Sakinah, MH
Wirajaya Kusuma, MH
Aesthetica Fiorini Mantika, MH
L. Syukur, MH
M. Yusrin, MH

C. Magister Sains Pengelolaan Sumberdaya Lahan Kering (M.Si)

Nani Arianti, M.Si. (cum laude)

D. Magister Sains Manajemen Sumberdaya Peternakan (M.Si.)

Lalu Hamdi, M.Si. (cum laude)

E. Magister Pendidikan IPA (M.Pd.)

Suriadi, M.Pd. (cum laude)
Rubiyanto, M.Pd. (cum laude)
Muhamad Saleh Sukiman, M.Pd.

F. Magister Akuntansi (M.Ak.)

Waqi’ah, M.Ak.

beranda

Minim Jumlah Mahasiswa ke Pascasarjana

2010-11-22T15:16:00.000-08:00

Jumlah peserta program pascasarjana di Indonesia per tahun sekitar 20 000 orang. Jumlah ini sangat kecil dibandingkan China yang menyekolahkan sekitar 800 000 warganya setiap tahun ke tingkat pascasarjana. Sedangkan India setiap tahun sekitar 500 000 warganya masuk tingkat pascasarjana.

“Untuk menambah jumlah lulusan pascasajana, Bakrie Center Foundation (BCF) memberikan beasiswa untuk 100 orang mahasiswa sarjana setiap tahunnya,” kata pendiri dan Ketua BCF Anindya Novyan Bakrie di Singapura, Kamis (18/11).

Dari 100 penerima beasiswa, 90 persennya kuliah di perguruan tinggi dalam negeri dan 10 persen kuliah di luar negeri.

Untuk itu, menurut Anindya, BCF menjalin kerja sama dengan empat perguruan tinggi dalam negeri, yaitu ITB, IPB, UI, dan UGM. “Kami harap bisa bekerja sama dengan lima perguruan tinggi lain untuk penyaluran beasiswa yang besarnya Rp. 45 juta setiap mahasiswa,” kata Anindya. “Mereka boleh mengambil program studi apa pun,” ujarnya.

Untuk perguruan tinggi luar negeri, BCF menjalin kerja sama dengan Stanford University Graduate School of Business serta Rajaratnam School of International Studies Nanyang Technological University, Singapura. Besar beasiswa di luar negeri disesuaikan dengan besar uang kuliah dan biaya hidup.

Penelitian

Padahari yang sama, BCF memberikan sumbangan dana abadi 3 juta dollar Singapura (hampir Rp 20 miliar) kepada Nanyang Technological University (NTU) Singapura untuk membangun semacam pusat penelitian Asia Tenggara. Pemerintah Singapura juga memberikan sumbangan yang sama untuk pusat penelitian tersebut.

Pusat penelitian itu akan melakukan studi untuk memperkuat peran negara-negara Asia Tenggara di tataran global.

“Asia Tenggara punya potensi berkembang pada masa depan sehingga harus dipersiapkan sejak sekarang.” Ungkap Anindya. Presiden NTU Dr. Su Guaning mengatakan, kontribusi BCF sangat penting bagi kegiatan akademis ataupun untuk memperkuat kawasan Asia Tenggara. (THY)

Sumber : Kompas, Jumat 19 November 2010, Halaman 12

------------------------------------------

Berita PTN Terkait :

Angklung Warisan Dunia

2010-11-22T15:11:00.000-08:00

Alat musik tradisional Indonesia, angklung, pada sidang ke-5 International Governmental Committee UNESCO di Nairobi, Kenya, 16 November pukul 16.20 waktu setempat, ditetapkan sebagai The Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.

Direktur Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tjetjep Suparman, juga pimpinan delegasi Republik Indonesia pada sidang itu, mengatakan, ”Ini membuktikan betapa kekayaan budaya Indonesia pantas menjadi warisan budaya dunia. ”Demikian diungkapkannya saat duhubungi Rabu (17/11) dari Jakarta melalui Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata I GustiNgurah Putra.

Tjetjep menjelaskan, angklung merupakan rumpun kesenian yang menggunakan alat musik dari bambu yang berasal dari Jawa Barat. Kendati muncul pertama kali di daerah Jawa Barat, angklung berkembang dan menyebar ke seantero Jawa, lalu ke Kalimantan dan Sumatera.

Pada 1908 tercatat sebuah misi kebudayaan dari Indonesia ke Thailand, ditandai penyerahan angklung, lalu permainan musik bambu ini pun sempat menyebar di sana.

Sejak 1966, Udjo Ngalagena – tokoh angklung yang mengembangkan teknik permainan berdasarkan laras-laras pelog, salendro, dan madenda – mulai mengajarkan cara bermain angklung kepada berbagai komunitas.

Direktur Pengembangan Bisnis Saung Angklung Udjo Satria, berkomentar penetapan angklung sebagai Warisan Budaya Dunia Tak Benda itu merupakan momentum yang luar biasa. ”Ini sebuah pengakuan yang pantas kita syukuri,” katanya. (NAL)

Sumber : Kompas, Kamis, 18 November 2010, Halaman 12

---------------------------------

Berita Ipteks Terkait :

Penerima BPPS TA 2009 Yang Telah Lulus

2010-11-19T16:14:00.000-08:00

Penerima beasiswa pendidikan pascasarjana (BPPS) Ditjen Dikti Tahun Anggaran 2009 yang telah menyelesaikan studi di Program Pascasarjana Universitas Mataram, sebagai berikut :

No	Nama Penerima	PT Tempat Bekerja	Keterangan
1	Hendri Salahuddin, M.H.	Univ. Muhammadiyah Mataram	Lulus
2	Made Mettu Dahana, M.H.	Univ. 45 Mataram	Lulus
3	I Wayan Suwanda, M.H.	Univ. Mahasaraswati Mataram	Lulus
4	Johan, M.H.	Universitas Gunung Rinjani Selong	Lulus
5	Maemunah, M.H.	Univ. Muhammadiyah Mataram	Lulus
6	Yuliatin, M.H.	Universitas Mataram	Lulus
7	Muhammad Umar, M.H.	Universitas Mataram	Lulus
8	Sri Sutrisni, M.H.	Universitas Mataram	Lulus
9	Dewi Sartika, M.H.	Universitas Mataram	Lulus
10	Anies Prima Dewi, M.H.	Univ. Muhammadiyah Mataram	Lulus
11	Nurjanah, M.H.	Univ. Muhammadiyah Mataram	Lulus
12	Supriadi, M.H.	Univ. Muhammadiyah Mataram	Lulus

beranda kembali

Penerima BPPS Tahun Anggaran 2009

2010-11-19T15:49:00.000-08:00

Penerima beasiswa pendidikan pascasarjana (BPPS) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2009 di penyelenggara Program Pascasarjana Universitas Mataram telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas Nomor 1477/D/T/2009 tanggal 20 Agustus 2009, sebagai berikut :

No	Nama Penerima	PT Tempat Bekerja	Tahun Mulai Studi
1	Hendri Salahuddin	Univ. Muhammadiyah Mataram	2009
2	Made Mettu Dahana	Univ. 45 Mataram	2009
3	I Wayan Suwanda	Univ. Mahasaraswati Mataram	2009
4	Johan	Universitas Gunung Rinjani Selong	2009
5	Maemunah	Univ. Muhammadiyah Mataram	2009
6	Yuliatin	Universitas Mataram	2009
7	Muhammad Umar	Universitas Mataram	2009
8	Sri Sutrisni	Universitas Mataram	2009
9	Dewi Sartika	Universitas Mataram	2009
10	Anies Prima Dewi	Univ. Muhammadiyah Mataram	2009
11	Nurjanah	Univ. Muhammadiyah Mataram	2009
12	Supriadi	Univ. Muhammadiyah Mataram	2009

beranda kembali

Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Ditjen Dikti

2010-11-17T15:05:00.000-08:00

Program Pascasarjana Universitas Mataram dipercayakan sebagai penyelenggara program beasiswa pendidikan pascasarjana (BPPS) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sejak Tahun 2009. Berita penyelengaraan BPPS tersebut :

Informasi lengkap BPPS
Program Studi Yang Menyelenggarakan BPPS
Penerima BPPS Tahun Anggaran : (2009), (2010), (2011)
Kegiatan Sosialisasi untuk TA : (2010), (2011)
Lulusan Penerima BPPS Tahun Anggaran : (2009), (2010)
Berita Kelulusan Akademik BPPS PPs Unram : (2011)

beranda

Seleksi Nasional PTN Lewat Dua Jalur

2010-11-15T19:42:00.000-08:00

Penelusuran Minat dan Kemampuan Secara Nasional

Pemerintah menetapkan, dalam penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri, sebanyak 60 persen dari kapasitas yang tersedia harus melalui seleksi nasional. Merespons keputusan ini, sejumlah perguruan tinggi negeri akan melakukannya melalui dua jalur penerimaan.

Jalur pertama, melalui ujian tertulis seperti seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) dan jalur non-tertulis lewat penelusuran minat dan kemampuan. Jalur ini tidak berbeda jauh dengan tahun-tahun sebelumnya, tetapi kuotanya tahun sekarang sudah ditentukan.

Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Musliar Kasim yang dihubungi dari Jakarta, Sabtu (13/11), mengatakan, setelah melalui sejumlah pertemuan, pada prinsipnya pimpinan PTN memahami kebijakan pemerintah seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010. Dalam peraturan pemerintah (PP) itu antara lain, ditetapkan, penerimaan mahasiswa baru harus terbuka luas untuk semua anak bangsa dari Sabang hingga Merauke.

”Kami sudah membahas pola penerimaan mahasiswa secara nasional itu yang seperti apa. Tampaknya pimpinan PTN terbuka untuk seleksi nasional yang tertulis dan non-tertulis,” ujar Musliar yang juga Rektor Universitas Andalas, Padang.

Musliar menjelaskan, penerimaan secara nasional lewat jalur tertulis polanya seperti SNMPTN. Calon mahasiswa bisa mendaftar ke perguruan tinggi manapun di seluruh Indonesia dengan dua atau tiga pilihan dan menjalani tes tertulis secara serentak di seluruh Indonesia.

Adapun jalur non-tertulis untuk mengakomodasi PTN yang menyeleksi calon mahasiswa dengan melihat prestasi dan nilai rapor siswa SMA sejak kelas I hingga kelas III. Selama ini setiap PTN melakukan sendiri seleksi tersebut dengan mengirimkan undangan kepada sekolah-sekolah yang dinilai potensial.

”Seleksi seperti ini pun akan masuk dalam porsi 60 persen seleksi nasional. Tidak lagi dilakukan setiap PTN, tetapi dikoordinasikan secara nasional,” ungkap Musliar.

Adapun 40 persen dari kapasitas kursi yang tersedia, setiap PTN bisa membuka jalur masuk sendiri-sendiri atauberkelompok.

Terserah PTN

Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Akhmaloka mengatakan, dari wacana yang berkembang dalam pertemuan Majelis Rektor PTN beberapa waktu lalu, setiap PTN bebas untuk menentukan persentase kursi untuk memenuhi kuota minimal 60 persen tersebut. Kesepakatan informal PTN, lewat jalur tertulis minimal 20 persen, sedangkan lewat jalur nontertulis atau panggilan minimal 10 persen.

Untuk jalur nontertulis, undangan bagi siswa SMA sederajat yang berprestasi nantinya dilakukan panitia nasional. Jadi, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan setiap perguruan tinggi. Siswa yang mendapat undangan bisa memilih PTN mana saja di seluruh Indonesia.

”Tentu saja, diterima atau tidaknya siswa yang diundang itu mengikuti syarat yang diminta oleh setiap PTN. Jika dia tidak diterima di PTN pilihan pertama, nanti dia punya peluang untuk dilihat apakah memenuhi syarat di PTN pilihan kedua atau ketiga,” ujar Akhmaloka.

Rektor IPB Herry Suhardiyanto, secara terpisah, mengatakan 66 persen penerimaan mahasiswa baru IPB lewat jalur penelusuran minat dan bakat yang dinamakan undangan seleksi masuk IPB (USMI). Jalur masuk ini dilaksanakan sejak 1974. Kuota SNMPTN sebesar 16 persen sejak 1974, sisanya jalur lain sekitar 18 persen. IPB melihat nilai siswa selama sekolah lebih mencerminkan kondisi siswa yang sebenarnya. (ELN)

Sumber : Kompas, Senin 15 November 2010, Halaman 12

-------------------------------

Berita PTN Terkait :

Bahasa Asing di RSBI Tidak Efektif

2010-11-15T19:32:00.000-08:00

Guru Berkemampuan Bahasa Inggris Minim

Bahasa asing sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah yang berstatus rintisan sekolah bertaraf internasional di Indonesia berjalan tidak efektif. Ini disebabkan tidak ada standar pengajaran yang jelas sehingga metode pengajaran bahasa asing setiap guru berbeda.

Hal itu dikemukakan Head of English Development British Council Danny Whitehead yang memaparkan hasil penelitian Stephen Bax dari University of Bedfordshire, Inggris, di konferensi internasional “Language, Education, and Millenium Development Goals (MDGs)”, Kamis (11/11) di Bangkok, Thailand.

”Setiap guru di satu sekolah yang sama bisa saja metode pengajaran dengan bahasa Inggrisnya berbeda-beda. Ini disebabkan tidak ada panduan dan standar pengajaran yang jelas,” ungkap Whitehead.

Hasil penelitian itu juga menyebutkan, penggunaan bahasa asing tidak efektif karena jumlah guru yang memiliki kemampuan mengajar dalam bahasa Inggris kurang dari 25 persen. Mayoritas guru hanya sekedar bisa berbicara dalam bahasa Inggris.

”Mahir bicara dalam bahasa Inggris dan mampu mengajar dalam bahasa Inggris jelas dua hal yang berbeda. Guru harus dilatih secara khusus untuk bisa mengajar dengan bahasa Inggris,” kata Whitehead.

Tak harus RSBI

Untuk meningkatkan mutu pendidikan, kata Whitehead, tidak perlu melalui pendirian rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI). Justru akan lebih efektif jika pemerintah memusatkan perhatian pada metode dan proses pengajaran, baik di RSBI maupun non-RSBI. Bahkan, RSBI sebenarnya bisa mengembangkan kurikulumnya sendiri dengan tetap berdasarkan kurikulum nasional dan tidak perlu mengambil mentah-mentah dari negara lain. ”Jangan justru mendahulukan keuntungan ekonomi yang dapat diperoleh,” kata Whitehead.

Hal senada diutarakan, konsultan pendidikan di British Council Indonesia, Hywel Coleman. Ia mengaku khawatir RSBI justru menciptakan diskriminasi pendidikan yang semakin lebar. Apalagi kurikulum RSBI sebagian diambil dari sekolah luar negeri.

”Biaya pendidikan di RSBI sebenarnya bisa murah jika kurikulum yang digunakan kurikulum buatan sendiri,” kata Coleman.

Ia khawatir akan banyak anak yang tidak bisa menikmati pendidikan berkualitas baik, seperti di Pakistan dan Thailand.

Karena sudah terlanjur harus ada sesuai undang-undang, Whitehead dan Coleman menyarankan agar pemerintah mengawasi dan mengevaluasi RSBI, terutama efektivitas dalam pengajaran menggunakan bahasa Inggris.

”Sampai saat ini belum ada evaluasi menyeluruh dari pemerintah tentang RSBI,” kata Whitehead. (LUK)

Sumber : Kompas, Jumat 12 November 2010, Halaman 12

------------------------------------

Berita Ipteks Terkait :

Tangani Lingkungan dengan ”Ecoregion”

2010-11-15T19:21:00.000-08:00

Perlu Dipilih Satu Isu Strategis

Kementerian Lingkungan Hidup mengubah paradigma dalam penanganan isu lingkungan. Yang semula diserahkan ke setiap daerah kabupaten atau kota, kini penanganannya diharapkan lebih terintegrasi dengan dibentuknya lima ecoregion untuk seluruh Indonesia, yaitu ecoregion Sumatera; Balinusa untuk Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat; Sumapapua untuk Sulawesi, Maluku, dan Papua; Jawa; serta Kalimantan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan ecoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

Untuk pertama kalinya perwakilan dari semua ecoregion, Rabu (10/11), berkumpul pada acara National Summit ”Mewujudkan Sinergi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” yang digelar di Jakarta,

Hadir sebagai pembicara, yaitu Koordinator Nasional Conservation and Spatial Planning World Wide Fund for Nature Indonesia Barano Sulistya Siswa, mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup Sarwono Kusumaatmadja, serta Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup Hermien Rosita. Dalam diskusi, antara lain, terungkap, dengan konsep ecoregion itu diharapkan sinergi, fungsi koordinasi, dan diseminasi informasi menjadi lancar. Tugas dari ecoregion, antara lain, menjadi fasilitator dan penghubung antarsektor dan antarwilayah.

Menahan kebijakan

”Ecoregion” bertugas menjahit kebijakan antardaerah dan memasukkan pertimbangan lingkungan dalam kebijakan pembangunan serta melakukan pengawasan,” tutur Hermien.

Ecoregion juga bertugas menetapkan kriteria-kriteria lingkungan hidup, mengembangkan sistem informasi, serta mengarusutamakan pembangunan dengan memperhitungkan aspek keberlanjutan produktivitas dan aspek penyelamatan lingkungan. ”Saat ini kita tidak pernah tahu berapa cadangan sumber daya alam kita,” ujar Hermien.

Dia mengingatkan, pemanfaatan sumber daya alam dan perubahan tata ruang yang sedang dibuat harus selalu mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungan. ”Apalagi sekarang sudah banyak terjadi bencana banjir, longsor, dan sebagainya,” ujar Hermien.

Dengan adanya ecoregion yang mengemban tugas dari Kementerian Lingkungan Hidup, menurut dia, ”Harus tidak ada lagi izin usaha yang diperoleh tanpa ada izin lingkungan.”

Kesiapan melakukan

Memandang UU No 32/2009 yang memunculkan ecoregion, Sarwono berpendapat, peraturan itu terlalu bagus untuk bisa dilaksanakan semua orang.

”Kalau tidak mampu melaksanakan, UU itu akan terdiskreditkan,” ujar Sarwono. Menurut dia, karena Indonesia luas dan masif, akan sulit untuk mencapai semua target sekaligus. Dia menyarankan untuk pertama kali dipilih beberapa bagian saja, terutama yang strategis.

”Masalah gambut amat strategis karena merupakan persoalan ekslusif Indonesia. Masalah kehutanan banyak di berbagai negara, tetapi gambut hanya di Indonesia. Jika berhasil menangani masalah lingkungan melalui penanganan gambut, gengsi Indonesia akan naik sehingga dukungan dari luar negeri juga akan datang,” ujarnya.

Heart of Borneo

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta menegaskan, sekarang pihaknya memfokuskan pada Heart of Borneo. Heart of Borneo adalah kawasan yang menjadi daerah tangkapan air untuk sejumlah sungai besar di Kalimantan yang berada di wilayah tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei.

Menurut Gusti, tahun depan Indonesia mendapat giliran untuk memimpin Heart of Borneo. “Kalimantan adalah megabiodiversitas jadi harus benar-benar kita jaga.” tuturnya. Oktober lalu Gusti mengatakan, telah memaparkan rencana-rencana untuk Heart of Borneo dan berbagai sumber pendanaannya. Gusti menambahkan, semua gubernur di Sumatera juga sudah menandatangani kesepakatan untuk mengembalikan kondisi lingkungan Sumatera.

Sementara terkait persoalan inventarisasi, yang merupakan dasar untuk membuat perencanaan, Gusti yakin akan bisa menyelesaikan pada 2011. Sementara menurut Hermien, data yang ada sekarang memang terdapat di berbagai pihak, seperti Kementerian Kehutanan serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tetapi setidaknya inventarisasi tidak berangkat dari titik nol. (ISW)

Sumber : Kompas, Kamis 11 November 2010, Halaman 13

-----------------------------

Berita Ipteks Terkait :

Bahasa Asing Jangan Jadi Bahasa Pengantar

2010-11-15T19:07:00.000-08:00

Bahasa Ibu Tentukan Keberhasilan MDGs

Untuk mempermudah pemahaman siswa terhadap materi pelajaran di sekolah, hindari penggunaan bahasa asing, seperti bahasa Inggris. Dengan bahasa asing, siswa dikhawatirkan justru akan bingung dan tidak mengerti persoalan atau malah salah pengertian.

Kekhawatiran itu diungkapkan berkali-kali oleh para peserta dan pembicara dalam sesi diskusi konferensi internasional mengenai ”Language, Education, and the Millenium Development Goals (MDGs)”, Rabu (10/11) di Bangkok, Thailand.

Dari berbagai pengalaman yang diceriterakan para peserta dan pembicara, mayoritas bahkan menilai, penggunaan bahasa asing yang terlalu dini di taman bermain dan taman kanak-kanak justru akan mengacaukan kemampuan berbahasa anak.

”Di satu sisi, anak tidak fasih bahasa Inggris karena tidak dipakai sehari-hari. Di sisi lain, penggunaan bahasa ibu juga lama-lama menjadi tidak lancar karena di sekolah mulai ditinggalkan,” kata penasehat pendidikan di Save the Children Inggris, Helen Pinnock, seperti dilaporkan wartawan Kompas, Luki Aulia.

Direktur SIL International-LEAD Asia Catherine Young juga khawatir jika siswa tidak mengerti bahasa pengantar yang digunakan di sekolahnya, lambat laun minat dan semangat anak bisa menurun dan berakhir dengan drop out.

Keberhasilan MDGs

Sehari sebelumnya, saat membuka konferensi, Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva mengatakan ”Ilmu pengetahuan apa pun akan lebih cepat dimengerti siswa jika disampaikan dalam bahasa mereka sendiri.” Apalagi di masyarakat yang tinggal di pedesaan, daerah perbatasan, dan kelompok masyarakat miskin.

Masyarakat pedesaan, daerah perbatasan, dan miskin itulah yang dinilai Abhisit masih tertinggal karena tidak bisa memperoleh informasi atau pengetahuan hanya karena mereka tidak menguasai bahasa nasional ataupun bahasa internasional.

Bahkan, menurut pakar bahasa Inggris dari University of Oxford, Inggris, Suxanne Romaine, masyarakat lokal, terutama kelompok minoritas, kan tergilas roda pembangunan jika mereka masih saja terhambat urusan bahasa. Jika pemerintah mau peduli untuk mempertahankan bahasa ibu, taraf hidup masyarakat dipastikan akan membaik.

”Berikan kebebasan masyarakat untuk menggunakan bahasa mereka sebagai sarana untuk mengembangkan diri sendiri,” kata Romaine.

Jika masyarakat lokal dipaksa untuk menggunakan bahasa selain bahasa ibu, Helen Pinnock khawatir masyarakat takut mencoba hal baru dan akan kian tertinggal.

Bukan ukuran

Helen menilai, tidak ada salahnya mengajarkan bahasa sing di jenjang pendidikan dasar asalkan menjadi salah satu mata pelajaran dan bukan bahasa pengantar. Helen juga mengingatkan, bahasa asing sebagai bahasa pengantar tidak bisa dijadikan ukuran mutu suatu sekolah.

”Yang penting benahi metode pengajaran, cara belajar siswa, dan cara guru mengajar. Kuncinya, buat anak nyaman belajar di sekolah, apakah itu dengan bahasa lokal, nasional, atau asing,” kata Helen.

Dalam lingkup yang lebih luas, Helen mengingatkan pentingnya menentukan arah pendidikan. Sumberdaya manusia seperti apa yang diharapkan akan dihasilkan institusi pendidikan untuk menghadapi tantangan masa depan.

”Sangat bergantung pada rencana pembangunan jangka panjang pemerintah. Setelah tahu itu, barulah kurikulum seperti apa yang harus dibuat,” ujarnya.

Pengakuan

Suzanne Romaine mengaku khawatir dengan banyaknya negara yang menetapkan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Apalagi jika latar belakang pemikirannya hanya agar bisa diakui memiliki standar internasional.

Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar justru akan beresiko bagi negara-negara yang bahasa utamanya bukan bahasa Inggris. Kondisi belajar-mengajar akan semakin tidak jelas karena masih banyak guru yang tidak mahir berbicara dalam bahasa Inggris, apalagi mengajar dalam bahasa Inggris.

Daripada menggunakan bahasa Inggris, Romaine mengusulkan agar lebih baik menggunakan bahasa lokal, terutama bagi siswa yang tinggal di daerah pedesaan atau daerah terpencil. ”Ajarkan bahasa ibu dulu. Baru seiring dengan itu, sedikit demi sedikit, ajarkan bahasa lain,” kata Romaine.

Sumber : Kompas, Kamis 11 November 2010, Halaman 12

----------------------------------------

Berita Ipteks Terkait :

Harus Bangga Gunakan Bahasa Indonesia

2010-11-10T15:51:00.000-08:00

Berstandar Internasional Jangan Dimaknai Sempit

Maraknya penggunaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar di sekolah memprihatinkan banyak kalangan. Sebab, sekolah tetap diharapkan menjadi garda terdepan untuk membentuk anak-anak bangsa yang bangga menggunakan bahasa Indonesia.

Jajang, Ketua Asosiasi Guru dan Bahasa Sastra Indonesia, Selasa (9/11), mengatakan bangsa ini harus punya sikap untuk mencintai apa yang dimiliki, termasuk bahasa Indonesia yang diakui sebagai bahasa pemersatu di Tanah Air. ”Jika kita menggaungkan pendidikan berkarakter, harus jelas bahwa kerakter yang dibangun karakter Indonesia. Salah satunya dengan membuat anak-anak muda kita mencintai bahasa Indonesia dan bangga menggunakannya,” kata Jajang.

Menurut Jajang, sekolah semestinya tidak ikut-ikutan mendewakan hal-hal yang berbau asing, seperti bahasa Inggris. Di Malaysia, sekolah-sekolah kembali mengajarkan bahasa Melayu. Di Jepang, penggunaan bahasa Jepang tetap yang utama dan Negara Matahari Terbit ini nyatanya tetap diperhitungkan di dunia internasional.

”Kita harus yakin, dengan berbahasa Indonesia, kita tetap bisa berdaya saing global. Tantangan sekarang, bagaimana membuat anak didik mampu memiliki ketrampilan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang sesuai kaidaj berbahasa yang baik,” kata guru SMAN 5 Bandung ini.

Asep Tapip anggota Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris Kota Bandung menambahkan, penguasaan bahasa Inggris memang penting untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia pada era globalisasi. Namun, hal itu bukan berarti bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan.

”Kemampuan guru Bahasa Inggris dalam berkomunikasi bahasa ini saja masih banyak yang kurang baik. Jangan sampai anak-anak didik dirugikan dalam penguasaan pengetahuan karena kendala bahasa,” ujarnya.

Menurut Asep, pembelajaran bahasa Inggris di sekolah itu yang perlu diperbaiki motodenya atau ditambah jam belajarnya. Bisa juga sekolah membudayakan bahasa Inggris dengan membuat hari tertentu sebagai hari berbahasa Inggris, termasuk juga hari berbahasa daerah.

Jangan salah memaknai

Secara terpisah, Jummono, Koordinator Aliansi Orang Tua Peduli Pendidikan, mengatakan, orang tua dan sekolah jangan salah memaknai globalisasi, seolah-olah harus merujuk sesuatu yang berbau asing.

Praktisi pendidikan, Mochtar Buchori dan HAR Tilaar, menyatakan, berkualitas internasional jangan dimaknai sempit dengan digunakannya bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pendidikan.

Buchori mengatakan, pendidikan itu mesti berfungsi secara seimbang antara menyampaikan pengetahuan (teaching), mengajarkan ketrampilan (training), dan membentuk kepribadian (educating).

”Penguasaan bahasa asing pun tidak lagi akan jadi kendala ketika mereka punya kemampuan belajar yang baik,” ungkap Buchori. (ELN)

Sumber : Kompas, Rabu 10 November 2010, Halaman 12

----------------------------------

Berita Terkait :

BAN Perguruan Tinggi Tidak Berdaya

2010-11-02T17:22:00.000-07:00

Proses akreditasi perguruan tinggi negeri dan swasta berjalan lambat, karena minimnya tenaga asesor dan alokasi anggaran dari Kementerian Pendidikan Nasional. Padahal, permohonan akreditasi dari perguruan tinggi untuk tahun lalu saja mencapai sedikitnya 1000 program studi.

Hal itu dikemukakan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kamanto Sunato dalam workshop akreditasi ”AACSB Processes and Policies Described to Assist Schools in Their Pursuit of Quality of Management Education,” Senin (1/11) di Kampus Prasetya Mulya, Tangerang Banten.

”Tahun lalu mendadak ada banyak permohonan yang masuk. Ini di luar kebiasaan. Proses akreditasi terpaksa tertunda setahun karena anggaran kami habis. Kami sudah usahakan tambahan do APBN-Perubahan, tetapi tetap tidak bisa,: kata Kamanto.

Kamanto mengakui, alokasi anggaran BAN-PT tidak bisa direncanakan secara akurat karena jumlah permohonan akreditasi yang masuk juga tidak bisa diperkirakan. “Kami ini hanya pemberi layanan. Berapa yang mengajukan akreditasi tergantung perguruan tingginya. Karena itu, rencana anggarannya juga sulit,” ujarnya.

Untuk mempercepat proses akreditasi permohonan yang masuk pada 2009 dan 2010, Kemdiknas memberikan anggaran untuk mengakreditasi 4000 program studi. Sejauh ini baru ada 2500 program studi yang telah terakreditasi dan 78 PT dari 3000 PT yang terdaftar. Padahal, Kemdiknas menetapkan akreditasi semua program studi harus selesai akhir tahun 2012.

Untuk mengejar target itu, Kamanto mengaku telah menambah jumlah asesor yang kerap bekerja lembur. Sampai saat ini terdapat 1400 asesor di seluruh Indonesia yang terdiri dari kalangan ahli, seperti guru besar dan dosen bergelar doktor. Satu program studi dinilai oleh minimal dua asesor.

“Dari dulu sebenarnya kami ingin menggunakan teknologi informasi agar proses akreditasi bisa lebih cepat, tetapi ditolak terus oleh Kementerian Keuangan,” kata Kamanto.

Tambah lembaga

Dalam sesi diskusi muncul usulan agar pemerintah membentuk badan akreditasi lain selain BAN-PT untuk mempercepat proses akreditasi. Apalagi jika BAN-PT kewalahan dengan banyaknya permohonan akreditasi. Kamanto mengaku, penambahan badan akreditasi dan aturan-aturan akreditasi sepenuhnya di tangan Kemdiknas karena BAN-PT hanya lembaga pelaksana.

Chairman Executive Board Yayasan Prasetya Mulya Djisman Simandjuntak mengingatkan, akreditasi hanya sebagian kecil dari proses perbaikan mutu pendidikan tinggi. Untuk meraih lulusan perguruan tinggi yang berkualitas, pemerintah seharusnya rela untuk menyediakan sumberdaya manusia dan anggaran.

“Jumlah mahasiswa meningkat. Permintaan lulusan yang berkualitas juga meningkat. Peran pemerintah penting, tetapi yang lebih penting lagi kerjasama antar institusi pendidikan. Saingan boleh-boleh saja, tetapi kerjasama tetap penting,” kata Djisman.

Peningkatan kualitas institusi pendidikan tinggi ini penting karena menurut Kamanto masih banyak perguruan tinggi yang gagal mendapatkan akreditasi karena kualitas dan kuantitas dosen serta kelengkapan fasilitas belajar yang belum memenuhi syarat. “Banyak perguruan tinggi yang dosennya sering tidak ada, kurikulum tidak jelas, atau fasilitas belajar seperti di SMA,” ujarnya. (LUK).

Sumber : Kompas, Selasa, 2 November 2010

--------------------------

Berita Terkait :

Indonesia Pusat Peradaban Dunia

2010-11-01T21:26:00.000-07:00

Sejumlah ilmuwan asing meyakini Indonesia sebagai awal peradaban dunia. Teori yang tentu saja menimbulkan pro-kontra di dunia ini semestinya menjadi referensi Indonesia untuk mengkaji lebih lanjut teori peradaban manusia modern.

Teori baru bahwa Indonesia sebagai awal peradaban manusia itu berdasarkan buku Eden in The East atau Surga di Timur, Benua yang Tenggelam di Asia Tenggara karya Profesor Stephen Oppenheimer dari Universitas Oxford, Inggris. Indonesia sebagai sumber segala peradaban besar di dunia juga dikemukakan ilmuwan Brazil, mendiang Profesor Aryson Santos, dalam karyanya, Atlantis, The Lost Found Continent Finally Found atau Indonesia Ternyata Tempat Lahir Peradaban Dunia.

Pembahasan untuk mencermati penelitian yang menyebutkan bahwa Indonesia merupakan awal peradaban dunia yang dimulai dari Paparan Sunda itu digelar dalam diskusi yang dilaksanakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bekerja sama dengan Ufuk Publishing House di Jakarta, Kamis (28/10). Hadir juga dalam acara itu Oppenheimer dan Frank Joseph Hoff dari Universitas Washington, Amerika Serikat, yang mewakili Santos.

Hery Harjono, Deputi Ilmu Pengetahuan Kebumian LIPI mengatakan, teori ini memang hangat di kalangan ilmuwan yang memicu perdebatan ilmiah yang berkembang. “Seperti teori Matahari dikelilingi planet-planet, perdebatannya sampai 1700 tahun. Dalam keilmuwan, hal yang biasa ada perdebatan teori yang berkepanjangan,” kata Hery.

Teori Oppenheimer menyatakan, nenek moyang dari induk peradaban manusia modern (Mesir, Mediterania, dan Mesopotamia) berasal dari tanah Melayu yang sering disebut dengan Sunda Land. Kesimpulan Oppenheimer itu didasarkan pada penelitian selama puluhan tahun.

Dokter ahli genetic dengan struktur DNA manusia tersebut melakukan riset struktur DNA manusia sejak manusia modern ada selama ribuan tahun lalu hingga saat ini dengan pendekatan dasar yang digunakan disiplin keilmuan kedokteran, geologi, linguistik, antropologi, arkeologi, dan folklore. (ELN).

Sumber : Kompas, Sabtu, 30 Oktober 2010, Halaman 12

---------------------

Berita Ipteks Terkait :

Vertebrata Dunia Terancam Punah

2010-11-01T21:12:00.000-07:00

Perlu Upaya Konservasi Lebih Serius

Sejumlah species vertebrata menghadapi ancaman kepunahan serius. Rata-rata 50 species mamalia, burung, amfibi, reptil, dan ikan mendekati kepunahan setiap tahun.

Hal itu mengemuka dalam UN Convention on Biological Diversity di Nagoya, Jepang 18 – 29 Oktober 2010. Para perwakilan negara berkumpul di Jepang untuk menetapkan target dan pencapaian di bidang pelestarian keanekaragaman hayati.

Laporan mengenai ancaman kepunahan tersebut merupakan hasil studi International Union for the Conservation of Nature (IUCN). Studi yang diluncurkan dalam pertemuan dunia itu juga dipublikasikan di jurnal Science baru-baru ini.

Studi itu menggunakan Red List of Threatened Species IUCN, Studi berbasis 25000 data species yang diikuti dengan ketat statusnya, khususnya vertebrate, itu menyebutkan 41 persen amfibi dan 13 persen burung paling terancam. Red List of Threatened Species IUCN merupakan pusat informasi status konservasi global paling komprehensif di dunia.

“Tulang punggung dari keragaman hayati sedang terkikis,” ujar pakar ekologi, Profesot Edward O. Wilson dari Universitas Harvard, Amerika Serikat, Kamis (28/10). Kondisi itu pun baru sebatas species yang diamati teratur dan dikategorikan statusnya oleh IUCN.

Kepunahan terbesar terjadi di Asia Tenggara, lokasi terjadinya pembalakan dan pembukaan hutan untuk lahan pertanian. Hutan merupakan habitat berbagai species. Selain itu, eksploitasi berlebihan dan adanya pemangsa merupakan factor lainnya.

Menurut penelitian IUCN, proporsi dari species yang menghadapi kepunahan meningkat. Namun, upaya intensif konservasi akan mengembalikan keadaan.

Ketua Divisi Species Survival Commission dari IUCN, Simon Stuart mengatakan, dengan memahami ancaman yang ada, disertai upaya konservasi serius, keadaan dapat dipulihkan.

Species yang pernah hamper punah kemudian berhasil dipulihkan, antara lain, burung kondor California (Gymnogyps californianus), kakaktua kaki hitam (Mustela nigripes) di Amerika, dan kuda Przewalski (Equus ferus) di Mongolia.

Pelarangan penangkapan paus komersial secara perlahan meningkatkan populasi paus berpunuk (Megaptera novaeangliae) sehingga species itu benar-benar keluar dari daftar merah.

Contoh lainnya ialah populasi global burung Seychelles magpierobin (Copsychus sechellarum) yang semula kurang dari 15 ekor pada 1965 meningkat menjadi 180 ekor pada 2006 dengan cara mengontrol pemangsa burung tersebut.

Dalam pertemuan di Nagoya, utusan negara-negara mempunyai ambisi berbeda dalam upaya konservasi dan berdebat mengenai siapa yang akan membiayai upaya tersebut.

Pendanaan yang ada sekarang untuk memerangi hilangnya keragaman hayati, yakni sekitar 3 miliar dollar AS dalam satu tahun, dirasa kurang oleh Negara berkembang. Jepang menawarkan 2 miliar dollar AS kepada Negara berkembang untuk tiga tahun mulai 2010. (INE/REUTERS/SCIENCEDAILY/BBC).

Sumber : Kompas, Jumat, 29 Oktober 2010, Halaman 13

-----------------------------

Berita Ipteks Terkait :

Akreditasi Dikeluhkan

2010-10-28T17:41:00.000-07:00

Kelambanan Akreditasi Rugikan Mahasiswa dan Perguruan Tinggi

Sejumlah kalangan menilai Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi kewalahan dalam memproses akreditasi perguruan tinggi dan program studi. Tidak sebandingnya tenaga penilai dengan perguruan tinggi yang harus dinilai menyebabkan proses akreditasi lamban.

Hingga saat ini baru 78 institusi perguruan tinggi dari sekitar 3000 perguruan tinggi negeri dan swasta yang sudah diakreditasi. Selain itu, dari sekitar 15000 program studi, masih ada sekitar 4300 program studi yang belum terakreditasi.

“Lambannya akreditasi merugikan perguruan tinggi dan mahasiswa,” kata Suharyadi, Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTSI), di Jakarta, Senin (25/10).

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Praktikno, mengatakan pihaknya sangat setuju dengan dilakukannya akreditasi perguruan tinggi dan program studi. “Akreditasi untuk melindungi masyarakat agar mendapatkan pendidikan yang bermutu,” kata Pratikno.

Namun, terbatasnya tenaga asesor menyebabkan proses akreditasi perguruan tinggi dan program studi tidak seperti yang diharapkan. Padahal, akreditasi hanya berlaku lima tahun dan setelah itu harus diakreditasi ulang. ”Harus dicarikan solusi untuk mengatasi persoalan ini,” kata Pratikno.

Ia mengusulkan agar perguruan tinggi terakreditasi A bisa melakukan proses akreditasi untuk program studi di universitasnya.

Merugikan mahasiswa

Suharyadi mengatakan, pemerintah perlu mengevaluasi apakah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) sanggup menuntaskan akreditasi yang sebenarnya memang bertujuan baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi Indonesia. Namun, kelambanan yang terjadi mengakibatkan kerugian pada institusi pendidikan tinggi dan mahasiswa.

Hanung Kumala Dewi, alumnus Universitas Gadjah Mada, mengatakan kinerja BAN-PT yang lamban merugikan dirinya. Ketika hendak ikut tes calon pegawai negeri sipil di Kementerian Luar Negeri pada Agustus lalu, lulusan Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu terjegal dalam proses pendaftaran awal.

Pasalnya, saat hendak registrasi online, Program Studi Administrasi Negara Fisipol UGM tidak ada. ”Ternyata, di laman BAN-PT yang menjadi rujukan instansi pemerintah terlambat dimasukkan data terbaru. Program studi saya terakreditasi dengan status kedaluwarsa. Itu kan, karena keterlambatan memperbarahuri data. Hal itu sangat merugikan mahasiswa, yang mau melamar pekerjaan,” ujar Hanung.

Ketua BAN-PT Kamanto Sunarto mengatakan, proses akreditasi terkesan lamban karena program studi di perguruan tinggi terus bertambah, sedangkan tenaga penilai sangat terbatas. Saat ini BAN-PT hanya memiliki 15 anggota dan 1500 asesor yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia.

”Semua program studi di perguruan tinggi sekarang ini wajib diakreditasi,” kata Kamanto Sunarto. (ELN/NAL/THY).

Sumber : Kompas, Selasa, 26 Oktober 2010

---------------------------------

Berita Terkait :

Akreditasi Harus Selesai Tahun 2012

2010-10-28T17:26:00.000-07:00

8000 Program Studi Belum Diakreditasi

Akreditasi semua program studi di perguruan tinggi negeri dan swasta harus selesai akhir tahun 2012. Untuk itu, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi perlu merespons keluhan dan masukan dari perguruan tinggi terkait proses akreditasi di lapangan.

“Pemerintah berharap supaya komunikasi antara Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan pengguna, dalam hal ini dengan semua perguruan tinggi, bisa berjalan baik,” kata Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal di Jakarta, Rabu (27/10).

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) mesti responsive pada klien atau penggunanya serta meningkatkan kinerjanya.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, akreditasi diwajibkan untuk menjamin mutu layanan pendidikan. Jika hingga akhir 2012 suatu program studi tidak juga terakreditasi cukup, berarti tidak bisa mengeluarkan ijazah kelulusan. Program studi itu harus diampu perguruan tinggi lain yang memiliki program studi sejenis supaya ijazah mahasiswanya sah.

8000 program studi

Menurut Fasli, akreditasi perguruan tinggi difokuskan dulu pada program studi. Ada sekitar 8000 program studi dari 15000 program studi perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) yang belum diakreditasi atau perlu diakreditasi ulang.

Fasli menambahkan, hingga saat ini BAN-PT dinilai pemerintah sebagi institusi yang kredibel untuk melaksanakan akreditasi perguruan tinggi. Anggota-anggota BAN-PT dipilih sesuai prosedur dan ditetapkan Menteri Pendidikan Nasional.

Guna mempercepat proses akreditasi semua program studi, menurut Fasli, pemerintah telah meningkatkan anggaran untuk BAN-PT. Akreditasi tahun 2010 yang awalnya direncanakan bagi 2500 program studi ditambah hingga menjadi 4000 program studi. Tahun berkutnya jumlahnya juga sama.

Bambang Supriyadi, Koordinator Kopertis Wilayah V daerah Istimewa Yogyakarta, mengatakan sosialisasi BAN-PT mesti lebih gencar lagi di daerah. Umumnya, kendala yang dihadapi untuk ikut akreditasi karena tidak punya data lengkap dan belum memenuhi kondisi minimum untuk ikut akreditasi.

”BAN-PT dengan Kopertis di semua wilayah bisa bekerja sama untuk bisa membantu perguruan tinggi ikut akreditasi. Mereka memang perlu pembinaan untuk lebih mudah memahami cara mengevaluasi diri yang baik dan menyemangati untuk bisa menyelesaikan kelengkapan akreditasi,” ujar Bambang yang juga mantan asesor BAN-PT. (ELN).

Sumber : Kompas, Kamis, 28 Oktober 2010

---------------------

Berita Terkait :

Akreditasi Perlu Perbaikan

2010-10-28T17:17:00.000-07:00

Lambannya Akreditasi Perguruan Tinggi Rugikan Masyarakat

Pemerintah harus segera membenahi sistem akreditasi pergururan tinggi yang saat ini banyak dikeluhkan karena berjalan lamban. Perlu dicari terobosan untuk segera menuntaskan persoalan akreditasi yang dalam implementasinya masih banyak masalah.

Hal itu mengemuka dari pandangan sejumlah pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta serta Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) dari berbagai wilayah di Indonesia, Selasa (26/10). Semua pihak menyadari perlunya akreditasi untuk menjamin mutu layanan pendidikan tinggi pada masyarakat.

Rektor Universitas Negeri Makassar Arismunandar mengatakan, Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN-PT) perlu membenahi system kerjanya. Perguruan Tinggi merasa perlu ada proses banding jika merasa tidak puas dengan penilaian akreditasi oleh asesor pertama.

“Kami kaget karena nilai akreditasi program studi di perguruan tinggi kami turun. Padahal, kami merasa telah meningkatkan tata kelola di program studi itu dan merasa yakin nilai akreditasinya minimal sama dengan sebelumnya,” kata Arismunandar.

Program studi yang akreditasinya turun, salah satunya Fisika. Sebelumnya bisa mencapai nilai akreditasi B, tetapi akreditasi terbaru turun menjadi C.

“Kami jadi bertanya-tanya dimana reliabilitas penilaian badan akreditasi itu? Kami minta untuk ada penilaian pembanding, tetapi sulit dipenuhi. Diminta untuk ikut akreditasi ulang yang mesti menunggu setahun kemudian,” ujar Arismunandar.

Suharyadi, Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), mengatakan banyak perguruan tinggi swasta (PTS) ternama yang juga turun nilai akreditasinya. Bagi PTS yang jumlahnya saat ini tercatat 3100 institusi, akreditasi itu sangat penting untuk meraih kepercayaan masyarakat. Adapun PTN, meski nilai akreditasinya cukup, tetap diburu masyarakat karena menganggap lebih bergengsi.

Menurut Suharyadi, banyak PTN kecil dan baru yang belum mengajukan akreditasi karena penilaian yang sekarang tidak mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. “Untuk evaluasi dalam borang yang terbaru tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Kami melihat antara program Ditjen Pendidikan Tinggi dan BAN-PT tidak sinkron dan merugikan PTS yang sudah diberi ijin operasional,” kata Suharyadi.

Jika hanya mengandalkan BAN-PT yang tenaganya dan dananya terbatas, kata Suharyadi, persoalan akreditasi program studi perguruan tinggi tidak akan tuntas. Selain merugikan perguruan tinggi, masyarakatlah yang paling terkena imbasnya.

Bambang Supriyadi, Koordinator Kopertis Wilayah V Daerah Istimewa Yogyakarta, mengatakan dari 530 program studi PTS Yogyakarta, ada 140 program studi yang belum diakreditasi. Hal itu karena program studi masih baru atau memang belum diajukan.

Sementara program studi yang sudah terakreditasi ada yang statusnya sudah kedaluwarsa. ”Bukannya PTS tidak mengurus. Banyak yang sudah mengajukan, tetapi hingga enam bulan belum diproses. Jadinya kedaluwarsa, kata Bambang.

Menurut Bmbang, jika mengandalkan BAN-PT memang sulit untuk menuntaskan akreditasi semua program studi. Pemerintah bisa saja mengembangkan badan akreditasi lain sesuai rumpun keilmuan yang tetap bekerja sama dengan BAN-PT.

”Perlu terobosan karena dengan sistem yang sekarang, proses akreditasi belum sesuai harapan,” ujar Bambang. (ELN).

Sumber : Kompas, Rabu, 27 Oktober 2010

Berita Terkait :

Baru 78 Perguruan Tinggi Lolos

2010-10-27T19:09:00.000-07:00

Jangan Abaikan Akreditasi

Dunia kerja sekarang mengharuskan ijazah dengan program studi yang terakreditasi. Jika tidak, kecil peluang bisa diterima bekerja. Karena itu, calon mahasiswa harus hati-hati dalam memilih perguruan tinggi agar tak kecewa di kemudian hari.

”Dari sekitar 3000 perguruan tinggi negeri dan swasta, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi baru melakukan akreditasi terhadap sekitar 78 institusi perguruan tinggi,: kata Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) Kamanto Sunarto di Jakarta, Jumat (22/10).

Kamanto mengatakan, akreditasi program studi sekarang ini bersifat wajib dan untuk melakukan akreditasi tidak dibebani biaya. ”Akan tetapi, sejumlah perguruan tinggi terkesan kurang antusias mengajukan dokumen akreditasi,” ujarnya.

Akreditasi, lanjut Kamanto, merupakan upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan membangun sistem manajemen mutu pada program studi dan institusi perguruan tinggi.

Untuk melakukan akreditasi itu, sejak 1994, BAN PT merupakan satu-satunya lembaga nasional independen yang memiliki tugas melakukan akreditasi pada perguruan tinggi di Indonesia.

Khusus untuk akreditasi program studi, sampai 2010, sambung Kamanto, dari 10650 program studi yang diakreditasi, sebanyak 1423 diantaranya mendapat peringkat A, 5272 program studi peringkat B, dan 3829 peringkat C. Sebanyak 126 program studi lainnya tidak terakreditasi.

Menurut data, ada sekitar 15000 program studi yang dibuka di 3000 perguruan tinggi negeri maupun swasta dan kedinasan. Tahun 2010, ditargetkan 4000 program studi bisa diakreditasi, tetapi ternyata perguruan tinggi hanya mengajukan 2500 program studi untuk diakreditasi. ”Entah mengapa pengelola perguruan tinggi kurang antusias mengajukan akreditasi.

Padahal, tidak dikenakan biaya dan kami juga sudah menjalin kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Nasional,” ujarnya. BAN PT, sambung Kamanto, tak bisa memaksa pengelola perguruan tinggi untuk mengajukan akreditasi. Namun, jika ingin dipercaya masyarakat, perguruan tinggi mestinta terakreditasi, baik institusi perguruan tingginya maupun program studinya.

Jumlah institusi dan program studi yang harus diakreditasi atau diakreditasi ulang, sambung Kamanto, selalu berubah. Ini disebabkan status akreditasi akan kedaluwarsa dalam lima tahun.

Di luar negeri harus bayar

Mantan Rektor Universitas Negeri Jakarta Anna Suhaenah, yang juga anggota BAN PT, mengatakan, di luar negeri akreditasi yang sudah diberikan selalu dipantau. Adapun biaya untuk akreditasi cukup mahal. Di Jepang, misalnya, untuk biaya akreditasi setiap perguruan tinggi 2 juta yen dan untuk setiap program studi biayanya 250.000 yen.

”Meskipun mahal, pengelola perguruan tinggi sangat antusias mengajukan akreditasi. Di Indonesia, meskipun gratis, pengelola perguruan tinggi kurang berminat mengajukan akreditasi ini, di Indonesia, masuk anggaran BAN PT meskipun anggarannya terbatas.

Selain akreditasi perguruan tinggi dan program studi, BAN PT juga mengakreditasi program pendidikan profesi. Untuk program pendidikan profesi akuntan, misalnya, sudah dilakukan sejak 2008, sedangkan akreditasi pendidikan dokter dan dokter gigi sedang diujicobakan. Instrumen akreditasi program pendidikan perawat, bidan, apoteker, dan psikolog sedang disusun. (NAL).

Sumber : Kompas, Sabtu, 23 Oktober 2010, Halaman 12.

--------------------------------

Berita Terkait :

Lemah Koordinasi Lembaga Riset

2010-10-27T19:01:00.000-07:00

Riset Sering Tak Tuntas

Kecolongan hak paten produk-produk obat herbal oleh orang asing yang menggunakan sumber daya genetik Indonesia, seperti temulawak dan mengkudu, merupakan dampak dari kebijakan riset yang masih sektoral. Lembaga riset juga sangat lemah dalam koordinasi.

“Lembaga riset, seperti LIPI, mampu sja menemukan bahan-bahan alami dari keanekaragaman hayati kita untuk menunjang produksi obat-obatan herbal. Namun, untuk perolehan paten membutuhkan uji klinis pada manusia yang seharusnya dilakukan lembaga riset lain di bawah Kementerian Kesehatan dan hal seperti ini tidak pernah terjadi,” kata Ketua Komite Inovasi Nasional Zuhal, Kamis (21/10) di Jakarta.

Pemerintah selama ini keliru menangani program riset. Menurut Zuhal, lembaga riset dibiarkan berjalan sendiri-sendiri.

“Parahnya lagi, orientasi riset telah menjadi proyek semata yang dijalani tanpa memikirkan kegunaannya lagi bagi rakyat,” kata Zuhal.

Secara terpisah, Kepala Pusat Inovasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Bambang Subiyanto mengakui, riset yang ditempuh para peneliti LIPI terkait produksi obat herbal selama ini tidak bisa tuntas. “Tuntas artinya dapat menjadi temuan inovatif yang dapat diaplikasikan industri,” katanya.

Temulawak

Seperti hak paten untuk obat herbal penyakit lever, jantung, dan kanker, dengan zat aktif temulawak yang sekarang dimiliki pihak asing di Amerika Serikat, menurut Bambang, sebagai dampat riset yang tidak tuntas.

Para peneliti bioteknologi mungkin saja mengidentifikasi prospek zat aktif temulawak itu untuk berbagai kegunaan, tetapi riset hanya terhenti di situ.

Para periset bioteknologi tidak bisa menjadikannya sebagai obat herbal dengan hak paten. Sebab, para peneliti bioteknologi tidak memiliki kewenangan pengujian klinis pada tubuh manusia.

“Kondisi ini membutuhkan kerjasama dengan kedokteran. Tetapi, sinergi seperti ini sulit terjadi,” kata Bambang.

Zuhal mengatakan, program riset yang masih sektoral dan dijalankan sebagai proyek semata tanpa mempertimbangkan kegunaan bagi masyarakat ini akan dimasukkan dalam laporan periodik Komite Inovasi Nasional kepada Presiden.

“Laporan itu akan kami sampaikan kepada Presiden, Desember nanti,” kata Zuhal. Menurut Zuhal, selama ini banyak riset tidak tuntas sehingga peluang komersialisasinya lepas ke tangan asing. Pemerintah gagal menyediakan infrastruktur sistem inovasi untuk peningkatan ekonomi berbasis riset ilmiah.

”Kita memiliki keandalan sumber daya manusia yang ditunjang sumber daya alam yang tersedia melimpah. Tetapi, pemerintah telah mengabaikan infrastrukturnya,” kata Zuhal.

”Benefit sharing”

Bambang Subiyanto mengakui, tuntutan benefit sharing (pembagian manfaat) atas hak paten obat herbal dengan zat aktif temulawak oleh Amerika Serikat masih membutuhkan penelusuran lebih lanjut. Jika paten tersebut diupayakan dari hasil riset disertai dengan material dari Indonesia, baru bisa diajukan tuntutan benefit sharing-nya.

Ini seperti kejadian baru-baru ini, yaitu periset Jepang mampu memaparkan zat-zat aktif yang terkandung di dalam buah gambir (Uncaria gambir Roxb) dari hasil kegiatan penelitian di Indonesia. ”Kalau kemudian temuan zat aktif dari gambir itu dipatenkan di Jepang dan dimanfaatkan untuk produksi obat-obatan herbal secara komersial, kita bisa menuntut benefit sharing-nya,” kata Bambang. (NAW).

Sumber : Kompas, Jumat, 22 Oktober 2010, Halaman 13

------------------------------------

Berita Ipteks Terkait :

PTN Wajib Siapkan Beasiswa

2010-10-27T18:53:00.000-07:00

Rektor Minta Aturan yang Jelas

Selain mewajibkan perguruan tinggi negeri memperbesar alokasi penerimaan mahasiswa baru lewat seleksi nasional, pemerintah juga mewajibkan perguruan tinggi negeri menyediakan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa miskin.

Kebijakan ini dikeluarkan untuk membuka kembali akses ke perguruan tinggi negeri bagi semua orang. Penerimaan mahasiswa baru untuk jenjang sarjana di setiap perguruan tinggi negeri (PTN) harus sedikitnya 60 persen diterima dari pola penerimaan secara nasional. Porsi ini tidak termasuk penerimaan mahasiswa melalui penelusuran minat dan kemampuan (PMDK) atau bentuk lain yang sejenis.

Pemerintah juga mengatur kewajiban perguruan tinggi menerima sedikitnya 20 persen mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dari total mahasiswa.

Sejumlah pimpinan perguruan tinggi negeri (PTN) yang dihubungi dari Jakarta, Kamis (21/10), mengatakan, pada prinsipnya mereka siap untuk mendukung kebijakan pemerintah. Namun, pemerintah diminta untuk berdialog lebih dalam dengan PTN karena masih ada sejumlah kebijakan yang perlu diperjelas dalam pelaksanaan di kampus.

Rochmat Wahab, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), mengatakan, perlu diperjelas apakah kewajiban PTN memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu itu dengan membebaskan biaya kuliah saja atau termasuk memberikan biaya hidup.

”Harus jelas juga sejauh mana komitmen pemerintah menyediakan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa. Jika kami mau membantu mahasiswa tidak mampu, perlu ditinjau ulang besaran beasiswa yang juga mesti memperhitungkan biaya buku, penelitian, atau kesehatan,” kata Rochmat.

Perlu diperjelas

Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Akhmaloka mengatakan, aturan penjaringan mahasiswa baru lewat seleksi nasional perlu diperjelas. Pasalnya, ITB pun menyeleksi calon mahasiswa baru hingga ke pelosok-pelosok daerah.

Tidak terlalu banyak efeknya aturan keharusan menerima mahasiswa secara nasional minimal 60 persen. Sebab, seleksi mahasiswa baru di ITB saat ini porsinya adalah 50 : 50. Artinya : 50 persen menggunakan seleksi nasional dan 50 persen menggunakan berbagai jalur seleksi,” ujarnya.

Meski demikian, menurut Akhmaloka perlu dibahas lagi apakah ujian secara nasional itu cuma SNMPT atau juga lewat jalur lain. ”Bagaimana dengan penjaringan yang dibuka hingga ke pelosok-pelosok untuk menemukan penerima beasiswa bidik misi yang tepat sasaran? Pemerintah dan PTN mesti membahas lagi hal ini,” kata Akhmaloka.

Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh mengatakan pengaturan penerimaan mahasiswa baru di PTN bukan intervensi.

”Kita tidak bisa mengandalkan sepenuhnya kepada PTN dalam penyediaan kursi bagi mahasiswa miskin. Jadi, harus dibuat aturan,” kata Nuh.

Alokasi minimal 20 persen kursi bagi mahasiswa miskin, menurut Nuh, dihitung dari kapasitas MTN. ”Berapa pun yang diterima ya ... sudah potong 20 persen kursi untuk siswa miskin. Bukan 20 persen dari mahasiswa yang masuk dari SNMPTN,” ujar Nuh.

Dalam PP Nomor 66 Tahun 2010 sudah dijelaskan, 20 persen siswa harus diberi kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi dengan diberikan bantuan biaya pendidikan dan bukan beasiswa. Pasalnya, beasiswa hanya boleh diberikan atas dasar prestasi dan bukan karena latar belakang ekonomi. (ELN/LUK).

Sumber : Kompas, Jumat 22 Oktober 2010, Halaman 12

---------------------------------------

Berita PTN Terkait :

Temulawak Dipatenkan Asing

2010-10-27T18:43:00.000-07:00

Indonesia Tak Siap Lindungi Sumber Daya Genetik

Zat aktif temulawak untuk obat lever, antikanker, serta jantung dipatenkan pihak asing di Amerika Serikat. Temulawak merupakan jenis tanaman asli Indonesia dan jika dijadikan sebagai zat aktif obat-obatan komersial, semestinya diatur pembagian manfaatnya.

”Ini bagian dari biopiracy (pembajakan sumberdaya genetik) yang semestinya diatur benefit sharing atau pembagian manfaatnya,” kata Ketua Umum Perhimpunan Dokter Herbal Medik Indonesia (PDHMI) Hardhi Pranata, Selasa (19/10), pada Konferensi Internasional Tanaman Obat-obatan yang diselenggarakan 19 – 21 Oktober 2010 di Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta.

Hardhi mengatakan, ketiga obat-obatan dari zat aktif temulawak (Curcuma xanthorrhiza) itu sejak dua atau tiga tahun terakhir diproduksi perusahaan obat di Indonesia dan sudah beredar di pasaran. Perusahaan itu pun terkait pendaftaran paten dari Amerika Serikat.

”Harga obat-obatan herbal itu sekarang 1000 kali lipat lebih mahal daripada obat dengan bahan mentah yang sama yang sebenarnya sejak lama juga diproduksi di dalam negeri,” kata Hardhi.

Obat herbal yang diproduksi negara-negata lain dengan bahan mentah dari Indonesia telah menunjukkan naiknya kecenderungan minat masyarakat dunia terhadap obat herbal, tetapi Indonesia tidak siap melindungi sumberdaya genetiknya.

”Tren pengobatan kembali kepada alam mulai diminati dan sebanyak 12 rumah sakit pun berhasil didorong supaya membuka klinik jamu,” kata Hardhi.

Ke-12 rumah sakit tersebut adalah Rumah Sakit Umum Sanglah, Bali; RS Kanker Dharmais, Jakarta; RS Persahabatan, Jakarta; dan RS Soetomo, Surabaya. Kemudian RS Wahidin, Makassar; RS Angkatan Laut Mintohardjo, Jakarta; RS Pirngadi, Medan; RS Syaiful Anwar, Malang; RS Dr. Suharso, Solo; RS Dr. Sardjito, Yogyakarta; RS Suraji, Klaten; dan RS Kandau, Manado.

Saintifikasi jamu

Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional pada Kementerian Kesehatan Indah Yuning Prapti mengatakan, saat ini masih ditempuh program saintifikasi jamu untuk memberikan bukti-bukti ilmiah terhadap isi atau kandungan jamu.

”Saintifikasi ini berkaitan dengan pemberian standar jamu kepada pasien, tetapi sekaligus pencapaian standar bahan-bahan herbal yang digunakan,” kata Indah.

Saat ini beredar sekitar 3000 produk obat herbal di Indonesia. Menurut Indah, hanya sebagian kecil saja yang sudah teruji secara klinis melalui uji coba pada manusia dan dinyatakan sebagai fitofarmaka.

Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi Listyani Wijayanti mengatakan, saat ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hanya menyatakan sebanyak lima jenis obat herbal sebagai fitofarmaka, yaitu obat-obatan herbal untuk imunomodulator atau kekebalan tubuh, hipertensi, rematik, diare, dan stamina khusus pria.

Hardhi mengatakan, pada 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan supaya jamu digunakan untuk mengobati pasien oleh para dokter. Namun, harus diakui adanya kesulitan standar bagi dokter untuk meresepkan obat-obat herbal tersebut.

Proses saintifikasi jamu, menurut Hardhi, sekarang ini sangat menunjang tiga prinsip penyembuhan pasien, yaitu tepat dosis, tepat waktu, dan tepat pasien.

“Saintifikasi jamu mendukung pemabfaatan jamu tidak hanya preventif atau pencegahan saja, tetapi juga bisa untuk kuratif atau penyembuhan,” kata Hardhi.

Indah mengatakan, produksi jamu masih sering menghadapi persoalan kesinambunganbahan baku. Namun, sebagian petani produsen bahan baku jamu justru kerap mengeluhkan, bahan-bahan yang diproduksi tidak selalu terserap pasar. (NAW).

Sumber : Kompas, Kamis, 21 Oktober 2010, Halaman 13

----------------------------------

Berita Ipteks Terkait :

PTN Didorong Makin Mandiri

2010-10-27T18:26:00.000-07:00

Uang Kuliah Mahasiswa Jangan Jadi Andalan

Perguruan tinggi negeri didorong untuk semakin mandiri dalam keuangan. Namun, perolehan keuangan perguruan tinggi negeri diminta tidak mengandalkan dari biaya kuliah mahasiswa.

Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, perguruan tinggi negeri (PTN) yang memilih pengelolaan keuangan badan layanan umum (BLU) diberi otonomi keuangan, diantaranya menentukan tariff setiap layanan jenis pendidikan.

Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh di Jakarta, Selasa (19/10), mengatakan, kucuran dana pendidikan nasional masih banyak terserap untuk pendidikan dasar. Karena itu, pemerintah akan meminta komitmen pemerintah daerah untuk mengucurkan bantuan operasional sekolah (BOS) dari APBD guna meringankan beban pemerintah pusat.

“Jika pendidikan dasar ini sudah beres yang targetnya harus terealisasi tahun 2001, kita bisa alihkan alokasi dana yang semakin besar untuk pendidikan tinggi”, ujar Nuh.

Menurut Nuh, pemerintah akan mengembangkan cara baru dalam memberikan bantuan kepada PTN. Kampus didorong untuk menekan pendapatan dari uang kuliah mahasiswa.

“Kampus yang bisa mendapat pemasukan yang tinggi dengan memanfaatkan riset, misalnya, akan mendapatkan insentif dari APBN. Dengan demikian, sumber dana PTN itu semestinya dari usaha kampus, seperti memanfaatkan riset dan dana dari pemerintah,” ungkap Nuh.

Guna memperkuat penelitian di setiap kampus, menurut Nuh, pemerintah memberikan modal lewat sejumlah program yang semakin diperkuat pada 2001. Pemerintah mempercepat penambahan doctor dengan memberikan beasiswa kuliah S-3 di dalam dan luar negeri serta menambah hibah penelitian untuk penguatan lembaga riset yang mampu menjual hasil riset ke public.

Keleluasaan

Rektor Institut Teknologi Bandung Akhmaloka, secara terpisah, mengatakan, untuk mengembangkan perguruan tinggi yang berkualitas nasional dan global, PTN tak bisa mengandalkan kucuran dana dari pemerintah yang memang masih minim. Karena itu, keleluasaan untuk mencari dana, terutama dari kerja sama dengan pihak lain di dalam dan di luar negeri, tetap harus dimiliki, seperti yang dipraktikkan PTN BHMN selama ini.

Rektor Universitas Indonesia Gumilar Rusliwa Somantri mengatakan, system BLU yang baru itu juga diharapkan akan tetap memberikan ruang gerak yang cukup leluasa bagi PTN untuk mengembangkan diri, terutama dari segi pencarian dukungan dana. Dari hasil pembahasan, PTN mengusulkan adanya peraturan pemerintah yang mengatur tentang BLU yang khusus mengatur pergurua tinggi dan bukan BLU secara umum.

Dengan system BLU ini, menurut Gumilar, PTN tetap memiliki otonomi untuk mengatur rumah tangga masing-masing. (ELN/LUK)

Sumber : Kompas, Kamis, 21 Oktober 2010, Halaman 12

-------------------------------

Berita PTN Terkait :

Desain Ulang Sistem Pendidikan

2010-10-27T18:04:00.000-07:00

Karakter Keindonesiaan Semakin Ditinggalkan

Sistem pendidikan nasional harus didesain ulang karena kenyataannya telah melahirkan kesenjangan akses pendidikan yang semakin lebar serta meninggalkan karakter bangsa. Pada hal, tujuan pendidikan nasional yang dicita-citakan para pendiri bangsa adalah masyarakat yang cerdas, berkeadilan, serta berkarakter keindonesiaan.

Sejumlah praktisi, pengamat, dan sastrawan, Selasa (19/10), mengatakan, setahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, kesenjangan terhadap akses pendidikan belum teratasi. Biaya pendidikan semakin mahal serta pendidikan untuk melahirkan generasi berkualitas secara keilmuan dengan karakter keindonesiaan yang kuat tercerabut dari desain pendidikan nasional.

Pengamat pendidikan, HAR Tilaar, mengatakan acuan system pendidikan nasional yang berkiblat kepada Negara-negara maju, terutama yang tergabung dalam Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), menciptakan kesenjangan akses dan mutu pendidikan yang semakin lebar antara sekolah yang berstandar pelayanan minimal, sekolah berstandar nasional, dan sekolah berstandar internasional. “Padahal, semestinya bangsa ini harus memperjuangkan pemerataan dan keadilan pendidikan terlebih dahulu,” ujarnya.

Pendidikan selama puluhan tahun belum bisa menopang pengentasan kemiskinan. Kenyataannya, hampir 1,7 juta anak usia 6 – 15 tahun tidak tamat SMP. Padahal, mereka itu seharusnya mendapatkan hak dasar pendidikan sembilan tahun yang menjadi tanggung jawab negara.

Sebanyak 30 persen lulusan SMP tidak bisa melanjutkan pendidikan. Adapun lulusan SMA yang tak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi hampir 60 persen.

Bagikan beasiswa

Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh mengatakan, sulitnya siswa miskin menikmati pendidikan tinggi memang menjadi persoalan serius.

”Mata rantai kemiskinan keluarga harus diputus dengan memberikan akses seluas-luasnya bagi anak miskin untuk sekolah dan kuliah,” kata Mohammad Nuh. Langkah yang ditempuh pemerintah, antara lain, memberikan berbagai beasiswa untuk siswa miskin serta mengalokasikan 20 persen dari kapasitas kursi perguruan tinggi negeri untuk mahasiswa miskin.

Muslimin Nasution, Ketua Presidium Ikatan Cendekiawan Muslin Se-Indonesia (ICMI), mengatakan, arsitektur pendidikan telah salah mendesain pendidikan nasional. ”Pendidikan itu tidak Cuma untuk menciptakan anak pandai, tetapi juga harus membentuk warga yang berkarakter”, ujarnya.

Sastrawan Acep Zamzam Noor mengatakan, pendidikan sekarang mengabaikan pembelajaran sastra. Padahal, sastra ikut memengaruhi pembentukan karakter siswa. Pada zaman penjajahan Belanda, setiap siswa harus membaca 25 buku sastra dalam setahun. ”Sekarang, belum tentu siswa membaca satu buku sastra dalam setahun.” ujar Acep dalam Serasehan Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia yang berlangsung di Yogyakarta (ELN/IRE).

Sumber : Kompas, Rabu, 20 Oktober 2010, Halaman 12

---------------------------------

Berita PTN Terkait :

Informasi PPs Terkini

2010-08-30T17:12:00.000-07:00

PRODI MAGISTER TEKNIK SIPIL

Program Studi Magister Teknik Sipil Program Pascasarjana Universitas Mataram telah terbit (SK Mendiknas klik di sini). Saat ini dalam persiapan penerimaan mahasiswa baru. Hubungi Ir. Mudji Wahyudi, Ph.D. (HP : 0818360431). Informasi lengkap klik di sini. (05 September 2011)

65 MAGISTER BARU

Program Pascasarjana Universitas Mataram melepas 65 Magister baru dari 6 (enam) program studi, yakni: Program Studi Magister Manajemen, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Studi Magister Pengelolaan Sumberdaya Lahan Kering, Magister Manajemen Sumberdaya Peternakan, Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, dan Magister Akuntansi. (klik di sini) (27 Agustus 2011).

49 MAGISTER BARU

Program Pascasarjana Universitas Mataram melepas 49 Magister baru dari 4 (empat) program studi, yakni: Program Studi Magister Manajemen, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Studi Magister Pengelolaan Sumberdaya Lahan Kering, dan Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam.

SELAMAT ATAS TELAH DIWISUDANYA SAUDARA, DAN KAMI MENGEMBALIKAN SAUDARA KEPADA MASYARAKAT AGAR DAPAT MENGAMALKAN ILMUNYA YANG TERBAIK UNTUK BANGSA DAN NEGARA.

(Pengelola PPs Unram)

Selengkapnya klik di sini.

55 MAGISTER BARU

Program Pascasarjana Universitas Mataram melepas 55 orang magister baru, yang diwisuda pada Rapat Senat Terbuka Khusus Wisuda Periode II Februari Tahun Akademik 2010/2011 tanggal 26 Februari 2011 di Auditorium Yusuf Abubakar Universitas Mataram. Magister baru tersebut terdiri atas 16 orang Magister Manajemen (MM), 25 orang Magister Hukum (MH), 4 orang Magister Sains (M.Si) Pengelolaan Sumberdaya Lahan Kering, 2 orang orang M.Si. Manajemen Sumberdaya Peternakan, dan 8 orang Magister Pendidikan (M.Pd.) Pendidikan-IPA. Sepuluh diantaranya lulus dengan predikat cumlaude, yakni : Lalu Faqih Saiful Hadie, M.M. (IPK = 3,75); Endang Triwindusari, M.M. (IPK = 3,72); Aline Febriany Loilewen, M.H. (IPK = 3,77); Marhaen, M.H. (IPK = 3,74); Umar Achmad Seth, M.H. (IPK = 3,72); Yohanes Bulu Dappa, M.H. (IPK = 3,71); Ni Nyoman Satya Widari, M.Si. (IPK = 3,79); Khairun Nisa, M.Pd. (IPK = 3,88); Ismawan Hariadi, M.Pd. (IPK = 3,83); dan Sumardiyanto, M.Pd. (IPK = 3,78).

Pimpinan dan Staf Pendukung Akademik Program Pascasarjana Universitas Mataram mengucapkan
SELAMAT ATAS DIWISUDANYA SAUDARA-SAUDARA SEBAGAI MAGISTER BARU

A. MAGISTER MANAJEMEN (M.M.)

Lalu Faqih Saiful Hadie, M.M. (Cum laude)
Endang Triwindusari, M.M. (Cum laude)
Siti Yulianah M Yusuf, M.M.
Aryo Dwiatmojo Raksa Buana, M.M.
Elita Laila Chalid, M.M.
Hengki Samudra, M.M.
Pratiwi Dita Lestari, M.M.
Dewi Ritawati, M.M.
Ennis Tristiarine, M.M.
Mujahidin, M.M.
Mawardi, M.M.
Lusiana Nurdin, M.M.
Ahmad, M.M.
Rusman Ramli, M.M.
Fauzan, M.M.
Samsul Bahri, M.M.

B. MAGISTER HUKUM (M.H.)

Aline Febriany Loilewen, M.H. (Cum laude)
Marhaen, M.H. (Cum laude)
Umar Achmad Seth, M.H. (Cum laude)
Yohanes Bulu Dappa, M.H. (Cum laude)
Imam Sofian, M.H.
Abdul Malik Bakar, M.H.
Nuruddin, M.H.
Nurjannah, M.H.
Made Metu Dahana, M.H.
Kamaruddin, M.H.
Joni Effendi, M.H.
I Gusti Ayu Candrawati, M.H.
Mawardi Khairi, M.H.
Sry Wahyuningsih, M.H.
Sugeng Riyanto, M.H.
Lita Utami, M.H.
Ansor, M.H.
Nurul Hidayatni, M.H.
I’anatul Muslimah Ibrahim, M.H.
Hanan Istiqlal, M.H.
Taufikurrahman, M.H.
L. Ismawan Syamsu, M.H.
Sukarno, M.H.
Hasnoni Toha, M.H.
Hijri Samsuri, M.H.

C. MAGISTER SAINS (M.Si. - Peng. Sd. Lahan Kering)

Ni Nyoman Satya Widari, M.Si. (Cum laude)
Nuzuly Ilmia Cerminand, M.Si.
Widya Astuti, M.Si.
Marlin Hardi, M.Si.

D. MAGISTER SAINS (M.Si. - Manaj. Sd. Peternakan)

Akmaldin, M.Si.
A Rahman Saleh, M.Si.

E. MAGISTER PENDIDIKAN (M.Pd. - IPA)

Khairun Nisa, M.Pd. (Cum laude)
Ismawan Hariadi, M.Pd. (Cum laude)
Sumardiyanto, M.Pd. (Cum laude)
Asep Taufik, M.Pd.
Dinamis, M.Pd.
Bambang Setiawan, M.Pd.
Saifurrahman, M.Pd.
Sri Lusiani, M.Pd.

*********************************

60 MAGISTER BARU

Wisuda Periode I Tahun Akademik 2010/2011 pada tanggal 27 November 2010 di Auditorium Yusuf Abubakar Universitas Mataram telah diwisuda sebanyak 60 Magister baru Program Pascasarjana Universitas Mataram. Selamat. Selengkapnya klik di sini. (27 November 2010)

**********************************

81 MAGISTER BARU DIWISUDA

Program Pascasarjana Universitas Mataram melepas 81 orang magister baru pada Wisuda Periode IV (Agustus) Tahun Akademik 2009/2010, yang diwisuda Rektor Unram pada tanggal 28 Agustus 2010. Tujuh magister diantaranya meraih predikat kelulusan dengan pujian (cum laude), yakni Supriadi, MH (IPK = 3,87), Sri Sutrisni, M.H. (IPK = 3,80), Muhammad Umar, M.H. (IPK = 3,76), Yuliatin, M.H. (IPK = 3,76), Hj. Budiasih, M.Si. (IPK = 3,93), Sri Wijayaningsih, M.Si. (IPK = 3,91), Theresia Suzanna Catharina, M.Si. (IPK = 3,73), dan Sudirman, M.Pd. (IPK = 3,76). Empat diantaranya penerima Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2009, yakni : Supriadi, M.H., Sri Sutrisni, M.H., Muhammad Umar, M.H., dan Yuliatin, M.H.

"Pimpinan dan staf Program Pascasarjana Universitas Mataram mengucapkan selamat atas telah selesainya Saudara menempuh pendidikan magister di Program Pascasarjana Unram"

Nama-nama selengkapnya magister baru Program Pascasarjana Universitas Mataram, sebagai berikut :

A. Magister Manajemen (M.M.)

Nyoman Heryawan Triana Putra, M.M.
Sri Shanti Ariani, M.M.
Sri Muryaningsih, M.M.
Arief Wibowo, M.M.
Erni Kurniati, M.M.
Moh. Salam Alfarisi, M.M.
Didit Kuncoro, M.M.
M. Alwan Syaputra, M.M.
Helmiati, M.M.
Rizwandi, M.M.
Saifullah, M.M.
Masnawati, M.M.
Kusriyono, M.M.
Baiq Herdina Septika, M.M.
Andayani, M.M.
Sahidan, M.M.
Abdul Latief, M.M.
I Nyoman Mustika, M.M.
Lydia Triherlina Athal, M.M.
Nanang Sigit Ph., M.M.
Sudirman, M.M.
Amir, M.M.
Hasina, M.M.
Hafid, M.M.
Edy Sarjana Muis, M.M.
Ahmad Busyairi, M.M.
Kurniati, Mh., M.M.
Bakhtiar, M.M.
Warid Suparwanto, M.M.
Muhammad Junaidi Meihartono, M.M.
Dewi Rispawati, M.M.
Nirmala, M.M.
Weni Retnowati, M.M.
I Made Gania, M.M.
Abd. Mukti, M.M.
Mochammad Baidowi, M.M.
I Gusti Putu Bagus Suastina, M.M.
Abdul Khalid Purnaputra, M.M.
Darmi Ratna, M.M.
Iswan, M.M.
Lalu Mahrudin, M.M.
Iswansyah, M.M.
Ridawati Sulaeman, M.M.

B. Magister Ilmu Hukum (M.H.)

Supriadi, M.H. (cum laude)
Muhammad Umar, M.H. (cum laude)
Sri Sutrisni, M.H. (cum laude)
Yuliatin, M.H. (cum laude)
Siti Hasanah, M.H.
Revina Mada Yudhani, M.H.
Taufan Arisandy, M.H.
Irwan Kusdiharto, M.H.
Syaipul Bahri, M.H.
Trisal Prianggara, M.H.
Mukhlis, M.H.
I Wayan Tega Wijaya, M.H.
Dwi Puspa Happyanthi Amiruddin, M.H.
Hasyim Asyari, M.H.
Tasripin, M.H.
Abdi Manap, M.H.
Juhaini, M.H.
Vidi Partisan Yuris Gama Jaya, M.H.
I Nyoman Suarna, M.H.
Anthoni Gerhan, M.H.
Ribka Johna Minggu Djuia, M.H.
H. Abdul Azim Hm., M.H.
Saroji Ilham, M.H.
Putu Ayu Sudariasih, M.H.
Muzhar, M.H.
Anggraini Ninik Murnihati, M.H.

C. Magister Pengelolaan Sumberdaya Lahan Kering (M.Si)

Hj. Budiasih, M.Si. (cum laude)
Sri Wijayaningsih, M.Si. (cum laude)
Theresia Suzanna Catharina, M.Si. (cum laude)
Ahmad Suriadi, M.Si.

D. Magister Manajemen Sumberdaya Peternakan (M.Si)

Deddy hariyadi Fathurrahman, M.Si.
Raden Rara Hanung Sriwening, M.Si.

E. Magister Pendidikan IPA (M.Pd.)

Sudirman, M.Pd. (cum laude)
Subekti Hartono, M.Pd.
Yusuf As., M.Pd.

F. Magister Akuntansi (M.Ak.)

Baiq Nelly Kusumawati Ma’rif, M.Ak.
Lalu Su’adi, M.Ak.
Ignasius Sigit Pramono, M.Ak.

Berita sebelumnya ...

beranda